{"id":3546,"date":"2021-07-07T00:18:00","date_gmt":"2021-07-06T17:18:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/?p=3546"},"modified":"2021-07-08T00:19:15","modified_gmt":"2021-07-07T17:19:15","slug":"sosialisasi-terkait-protokol-kesehatan-khususnya-di-sektor-industri-6-juli-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/2021\/07\/07\/sosialisasi-terkait-protokol-kesehatan-khususnya-di-sektor-industri-6-juli-2021\/","title":{"rendered":"Sosialisasi terkait Protokol Kesehatan khususnya di sektor Industri – 6 Juli 2021"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan kondisi pandemi yang terus memburuk serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat<\/strong> yang diberlakukan mulai tanggal 3 Juli 2021, Direktorat\u00a0 Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional -Kementerian Perindustrian<\/strong> mengadakan Sosialisasi<\/strong> terkait Protokol Kesehatan<\/strong> khususnya di sektor Industri<\/strong> untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan pelaporan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri ( IOMKI )<\/strong> dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan di industri. Sosialisasi dibuka oleh Menteri Perindustrian – Agus Gumiwang Kartasasmita<\/strong> yang mengatakan, untuk menjamin operasional kegiatan industri dan kawasan industri khususnya dalam masa PPKM darurat, Kemenperin mewajibkan<\/strong> semua perusahaan industri dan kawasan industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri( IOMKI )<\/strong> serta menyampaikan pelaporan mingguan sesuai kewajibannya. Dengan memiliki IOMKI tersebut, maka perusahaan industri dan kawasan industri dapat terus beroperasi di masa PPKM darurat dengan tetap wajib mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai prasyarat. Hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri ( IOMKI ) dan tergolong dalam sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021<\/strong>. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui Sistem Informasi Industri Nasional ( SIINas )<\/strong>, sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021<\/strong> tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 )<\/strong>. Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas ( Satgas ) penanganan Covid-19 di pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Kemenperind akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri termasuk pelaksanaan protokol kesehatan pada Perusahaan yang memiliki IOMKI serta akan menindak dengan tegas dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melakukan pelanggaran atas IOMKI. Sejak diberlakukannya PSBB tahun lalu, untuk wilayah Jawa dan Bali hingga saat ini, telah dikeluarkan sejumlah 18.092 IOMKI, sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dan memberikan kesempatan kepada 5.172.553 pekerja untuk tetap bekerja. Walau demikian, ada sejumlah 425 IOMKI telah dicabut karena tidak memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, sampai dengan tanggal 4 Juli 2021<\/strong> kemarin dengan perincian, telah diterbitkan IOMKI di Provinsi Banten sebanyak 3.265 IOMKI, DKI Jakarta sebanyak 1.414 IOMKI, Jawa Tengah sebanyak 1.397 IOMKI, Yogyakarta sebanyak 140 IOMKI, Jawa Timur sebanyak 3.810 IOMKI, dan Bali sebanyak 111 IOMKI. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai IOMKI bisa menghubungi SIINASUnit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian<\/strong> dengan WhatsApp 0819-500-7755<\/strong> atau melalui E-mail : upp_pusat@kemenperin.go.id<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sehubungan dengan kondisi pandemi yang terus memburuk serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat yang diberlakukan mulai<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3547,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-3546","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3546"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3546\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3548,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3546\/revisions\/3548"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3547"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}