{"id":6514,"date":"2026-11-11T15:32:56","date_gmt":"2026-11-11T08:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/?p=6514"},"modified":"2026-11-19T15:35:30","modified_gmt":"2026-11-19T08:35:30","slug":"diskusi-pendalaman-strategi-insentif-investasi-penguatan-kompetensi-dan-pemanfaatan-hasil-riset-untuk-percepatan-hilirisasi-10-november-2026","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/2026\/11\/11\/diskusi-pendalaman-strategi-insentif-investasi-penguatan-kompetensi-dan-pemanfaatan-hasil-riset-untuk-percepatan-hilirisasi-10-november-2026\/","title":{"rendered":"Diskusi Pendalaman Strategi Insentif Investasi, Penguatan Kompetensi dan Pemanfaatan Hasil Riset Untuk Percepatan Hilirisasi &#8211; 10 November 2026"},"content":{"rendered":"\n<p>Dalam rangka menyusun rencana percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025\u20132029, Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN\/Bappenas mengadakan rangkaian diskusi (<em>series discussion<\/em>) <strong><em>Series Discussion <\/em>3: Pendalaman Strategi Insentif Investasi, Penguatan Kompetensi,dan Pemanfaatan Hasil Riset untuk Percepatan Hilirisasi Kelautan danPerikanan<\/strong>.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,pemerintah berkomitmen melanjutkan dan mengembangkan program hilirisasi dan industrialisasiserta pengembangan ekonomi biru sebagai agenda prioritas nasional guna mendorongpencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan mencapai 8,0% pada tahun 2029.Pada sektor kelautan dan perikanan, irisan agenda tersebut diwujudkan melalui penguatanindustri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berorientasi pada produkpangan, energi, dan farmasi bernilai tambah, pengembangan industri garam dan produk olahanhasil laut, serta peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan akuakultur pada komoditasutama seperti udang, tilapia, tuna-cakalang-tongkol, rajungan\/kepiting, cumi-cumi-gurita, danrumput laut, yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan.Guna menjawab berbagai tantangan struktural dan teknis di lapangan, arah kebijakanhilirisasi kelautan dan perikanan difokuskan pada 6 (enam) arah kebijakan, yaitu (1) modernisasisarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; (2) penguatan infrastruktur Pelabuhanperikanan dan kepastian pasokan energi; (3) pengembangan sentra produksi bahan baku yangterintegrasi dengan klaster industri pengolahan untuk menjamin ketersediaan pasokan sesuaikebutuhan industri dan memaksimalkan penciptaan nilai tambah produk sampingan (<em>by-product<\/em>);(4) perluasan logistik rantai dingin <em>(cold chain<\/em>) dan pemenuhan standar mutu internasional; (5)penyediaan skema insentif investasi yang lebih efektif dan terarah; serta (6) penyelarasanpeningkatan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan pemanfaatan hasil riset.Penguatan integrasi hulu\u2013hilir juga telah menjadi bagian dari kebijakan peningkatan nilai tambahhasil perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59Tahun 2021, yang antara lain mengarahkan pengembangan Sentra Hasil Perikanan melaluipeningkatan akses pemasaran dan permodalan, penguatan integrasi hulu\u2013hilir, sertapeningkatan kapasitas dan kemampuan produksi. Dalam konteks tersebut, Diskusi Seri 3 secarakhusus mendalami arah kebijakan kelima dan keenam sebagai upaya memperkuat efektivitasinsentif investasi serta menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dan pemanfaatan hasil risetdengan kebutuhan pengembangan industri pengolahan bernilai tambah tinggi.Sebagai bagian dari upaya penajaman kebijakan, Direktorat Perencanaan Hilirisasi danKerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan rangkaian diskusi <em>(series discussion) <\/em>yangterdiri atas 4 (empat) seri. Diskusi Seri 1 dengan topik Eksplorasi Potensi Percepatan HilirisasiKelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada 31 Agustus 2026 dan mengidentifikasi sejumlahtantangan dalam percepatan hilirisasi, terutama terkait kontinuitas dan mutu pasokan bahanbaku, keterhubungan sentra produksi dengan industri pengolahan, serta keterbatasan teknologidan sarana pendukung. Temuan tersebut menegaskan perlunya penguatan keterkaitan antarakapasitas produksi hulu, kebutuhan industri hilir, dan permintaan pasar sebagai dasarpendalaman kebijakan pada seri diskusi berikutnya. Diskusi Seri 2 dengan fokus padaPendalaman Strategi Integrasi Sentra Bahan Baku dengan Klaster Pengolahan Sektor Kelautandan Perikanan telah dilaksanakan pada 28 September 2026. Diskusi ini mendalami integrasisentra produksi dengan kebutuhan industri pengolahan, termasuk kesesuaian spesifikasi bahanbaku, kepastian penyerapan oleh <em>off-taker<\/em>, serta dukungan infrastruktur dan logistik. Hasilpembahasan juga mengidentifikasi tantangan pembiayaan modal kerja dan belum optimalnyapemanfaatan produk sampingan (<em>co-product<\/em>) untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.Bertitik tolak dari temuan dan tindak lanjut tersebut, Diskusi Seri 3 diarahkan untukmendalami efektivitas insentif investasi serta penguatan keterkaitan antara pengembangankompetensi tenaga kerja, pemanfaatan hasil riset, dan kebutuhan industri pengolahan bernilaitambah tinggi. Pembahasan akan difokuskan pada identifikasi bentuk insentif yang lebih efektifdan tepat sasaran, baik bagi pelaku industri yang telah beroperasi maupun calon investor, sertapenyelarasan program pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.Selain itu, diskusi akan mengeksplorasi peluang pemanfaatan hasil riset dan inovasi untukmendorong pengembangan produk bernilai tambah tinggi serta memperkuat daya saing industrikelautan dan perikanan. Melalui pendalaman tersebut, diharapkan dapat dirumuskanrekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan implementatif dalam mendukung percepatanhilirisasi kelautan dan perikanan, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025\u20132029 dan prioritaspembangunan dalam RKP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam rangka menyusun rencana percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025\u20132029, Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6515,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-6514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6514"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6516,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6514\/revisions\/6516"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6515"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/ap5i-indonesia-seafood.com\/indoap5i\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}