Webinar Peran Jasa Logistik dalam Mendukung Industri Perikanan Nasional – 11 November 2020

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Webinar Peran Jasa Logistik dalam Mendukung Industri Perikanan Nasional dengan tema “ Meningkatkan Efisiensi Distribusi Hasil Perikanan melalui Transportasi Multimoda “.  KKP terus berupaya untuk memperkuat Sistem Logistik Ikan Nasional ( SLIN ) guna memperlancar aliran ikan dari sentra produksi ke sentra industri. Terlebih produksi perikanan nasional mencapai 23,86 juta ton pada tahun 2019. Jumlah tersebut terdiri dari perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,33 juta ton, termasuk rumput laut. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ( PDSPKP ) – Artati Widiarti, memastikan KKP tengah mengembangkan implementasi SLIN untuk membangun sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi SLIN, salah satunya dalam menyediakan ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan kebutuhan pasar. Sebanyak 81% produksi perikanan terutama produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa dan 50 % Unit Pengolahan Ikan ( UPI ) berpusat di Jawa. Karenanya, diperlukan sinergitas antar pelaku usaha agar produk pengolahan ikan nasional bisa kompetitif dan berdaya saing dengan negara lain, baik secara harga maupun kualitas. Selanjutnya untuk melakukan aktivitas logistik, diperlukan infrastuktur yang terdiri dari simpul logistik dan mata rantai logistik yang berfungsi menggerakkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik dapat berupa pelaku logistik, maupun konsumen, sedangkan link logistik meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan. Melalui program SLIN dari tahun 2016 hingga 2020, Ditjen PDSPKP telah membangun dan melengkapi fasilitas sarana dan prasana penunjang logistik hasil perikanan seperti cold storage, kendaraan berpendingin, serta pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu ( SKPT ) di Biak dan Mimika. Ia memastikan, kedepan, fasilitas penunjang lainnya akan terus ditambah guna memperkuat sistem logistik perikanan nasional. Mulai tahun ini, KKP sudah mulai mengembangkan penggunaan portable cold storage yang sangat cocok digunakan di wilayah pesisir karena lebih praktis dan mudah dipindah. Sementara itu untuk menunjang konektivitas dan efisiensi rantai pasokan hasil perikanan dari sentra produksi/pengumpul menuju sentra distribusi/industri/konsumsi dibutuhkan peran penyedia jasa logistik yang memiliki layanan multimoda. Diharapkan kedepan ada satu perusahaan penyedia jasa logistik yang memiliki layanan angkutan multimoda, sehingga pelaku usaha perikanan ketika akan mengirimkan hasil kelautan dan perikanan tidak harus melakukan kontrak dengan satu sampai lima perusahaaan jasa logistik tetapi cukup dengan satu perusahaan jasa yang dapat menghubungkan darat, laut, dan udara dengan biaya logistik lebih efektif dan efisien. PT Kereta Api memastikan dukungannya untuk memperkuat sistem logistik komoditas perikanan. BUMN bidang transportasi ini tak hanya melayani penumpang tetapi juga sudah merambah ke usaha jasa logistik melalui anak perusahaannya PT Kereta Api Logistik ( Kalog ). Direktur Utama PT Kalog – Hendry Helmi menyebutkan bahwa komoditas perikanan bisa masuk dalam lini bisnis Kalog yang meliputi angkutan multi komoditi serta terminal logistik yang sudah dilengkapi dengan cold storage serta kurir logistik dengan menggunakan boks berpendingin. Kalog siap melancarkan distribusi produk perikanan dengan menggunakan jalur kereta yang terhubung masif mulai dari stasiun Merak ( Cilegon ) hingga stasiun Ketapang ( Banyuwangi ). Beberapa terminal Kalog berpotensi untuk dijadikan Hub Konsolidasi dan distribusi perikanan di Pulau Jawa seperti Cilegon, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Cilacap, Surabaya, Malang , Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa posisi terminal-terminal Kalog yang berada disepanjang lintas kereta api, dapat dengan mudah diakses moda truk dan moda lainnya. Bahkan, bisnis Kalog juga akan melayani angkutan akhir dengan moda lainnya atau integrasi multimoda. Ikan dari wilayah timur diangkut dengan kapal terus ditampung di pelabuhan, diangkut dengan reefer container kereta api dikirim ke Jakarta , dan begitu sampai Jakarta kita kirim dengan moda transportasi lain untuk sampai ke end user. HSN Group, perusahaan kontainer pengiriman barang dengan spesialisasi menggunakan berpendingin juga menegaskan komitmennya untuk mendukung distribusi ikan dari wilayah timur ke Jawa. Bahkan HSN saat ini berkonsentrasi mengembangkan bisnisnya di Indonesia Timur dengan membuka cabang ke 40 di Morotai. Saat ini HSN sudah menyiapkan lebih dari 2000 kontainer untuk mengantisipasi musim ikan, setelah sebelumnya hanya 600 unit di tahun 2015. Budi Sulistyo – Direktur Utama HSN Group menyebut HSN Grup telah bekerja sama dengan PT Kalog untuk distribusi produk perikanan menggunakan Kereta Api Kontainer untuk jalur Surabaya–Jakarta–Surabaya. Adapun ikan-ikan yang diangkut ini berasal dari Indonesia Timur yang sebelumya diangkut menggunakan kapal. Perhitungannya lebih murah dan lebih cepat melanjutkan distribusi barang ke Jakarta dengan kereta dibanding menggunakan kapal atau moda transportasi lainnya. Sementara, Direktur Logstik KKP –  Innes Rahmania mengatakan,  untuk mengangkut produk perikanan, rumput laut dan lainnya perlu penangnan ekstra. Tidak seperti kargo umum lainnya. Produk ikan, rumput laut, kepiting dan lannya butuh reefer kontainer dan cool strorage baik di tempat asal atau tujuan setelah mereka turun dari kapal atau pesawat udara. Sementara, di KTI belum semua pelabuhan atau sentra perikanan memiliki fasilitas pendingin dalam jumlah cukup. Masalah ini,  menjadi tantangan bagi kita baik Pemerintah atau dunia usaha untuk bersama-sama menjawab dan memenuhi kebutuhan tersebut. Kapal tol laut misalnya, perlu menambah kapaitas reefer kontainer dan cool storage sehingga bisa menampung produk perikanan khususnya dari KTI termasuk daerah 3TP yang dilayani kapal tol laut. Akibat kondisi fasilitas dan sarana perikanan yang   minim itu, pelaku usaha dan nelayan di KTI tak bisa menjual produk perikanan tepat waktu dan dalam kondisi prima. Kalaupun bisa, harganya jauh lebih mahal, apalagi jika dibandingkan dengan kapal tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub –  Dr.Capt. Antoni Arif Priadi mengakui,  pihaknya belum sepenuhnya mampu mengangkut produk SDA dari KTI khususnya perikanan secara optimal. Kapal-kapal tol laut yang dibangun dan beroperasi saat ini belum di-design  untuk mengangkut pruduk perikanan dan makanan basah lainnya dalam jumlah besar. Kapasitas reefer kontainer dan cool storage yang ada masih terbatas, sehingga tidak semua produk perikanan di KTI bisa dilayani dengan baik. Selain itu, kata dia, kapal-kapal tol laut tak bisa melayani pelayaran langsung ( direct call ) dari KTI seperti Mimika, Morotai, Bitung atau lainnya ke Jawa. Kapal tol laut itu harus berlayar mengikuti trayek resmi yang ditugaskan Pemerintah/ Kemenhub RI. Oleh karena itu, perlu difikirkan bersama untuk mengatasi kendala ini. Bisa dengan membangun sentra-sentra pengiriman bahkan industri perikanan di luar Jawa  khususnya KTI seperti Ambon, Bitung, Sorong, Mimika atau lainnya. Menurut pelaut alumni PIP Semarang itu, dengan membangun industri perikanan aru di KTI, maka ikan hasil dari masyarakat/ nelayan bisa ditampung dan diolah di industri perikanan baru  yang lebih dekat sebelum diekspor ke mancanegara. Dengan cara ini, maka produk perikanan mash tetap prima, memberikan nilai tambah tinggi, serta membuka lapangan kerja  baru di daerah. Pemerintah termasuk Pemda bisa menggaet investor untuk membangun industri pengolahan produk perikanan di Indonesia, terutama KTI. Produk perikanan di KTI angat melimpah, tapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya kendala transportasi, serta biaya yang mahal bagi pelaku usaha lokal. Meski diakui, saat ini program tol laut telah mengoprasikan 26 kapal, dan melayani di 100 pelabuhan singgah di berbagai daerah di kawasan 3TP. Kapal-kapal ini mendapatkan penugasan dari negara untuk membawa bahan kebutuhan pokok dan penting (bapokting) dari Jawa ke berbagai daerah 3TP. Dan sebaliknya membawa hasil dari daerah termasuk produk perikanan, pertaninan, pertambangan dan lainnya. Selain itu, Kemenhub cq. Ditjen Hubla juga mengopersikan kapal ternak, yang melayani rute Kupang NTT dan NTB ke berbagai daerah di Jawa,  seperti Surabaya,  Semarang, Cirebon dan Jakarta. Bahkan, menjelang akhir tahun 2019 lalu, kapal laut juga mengagkuut sapi potong ke Dumai, Riau untuk kebutuhan masyarakat di daerah Sumatera. Pemerintah melalui Kemenhub memberikan subsidi pelayaran dengan kapal tol laut, sehingga lebih urah 50% dibanding tarif normal. Tujuannya agar distribusi barang  dan bapokting lancar, dan  disparitas harga bisa ditekan. Itulah kondisi yang dilakukan dan dialami Pemerintah cq. Kemenhub dalam pelaksanaan program Tol Laut.  Butuh kepedulian dan sinergi semua pihak terkait, termasuk optimaliasasi ruang kapal pada pelayaran balik, untuk meningkatkan daya  saing produk perikanan dari berbagai daerah di KTI.