Optimalisasi Implementasi Neraca Komoditas untuk Peningkatan Iklim Perdagangan Pangan di Indonesia – 23 September 2026

Dalam beberapa aspek, Neraca Komoditas (NK) telah membawa sejumlah perbaikan dalam tata Kelola kuota impor, antara lain melalui integrasi data antar Kementerian, penyederhanaan proses perizinan, dan pengurangan celah perburuan rente dalam proses perijinan. Namun, perbaikan tata kelola ini ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan kepastian, transparansi, dan flexibiltas perdagangan pangan. Menanggapi hal tersebut, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengadakan Diskusi Terbatas bertajuk “Optimalisasi Implementasi Neraca Komoditas untuk Peningkatan Iklim Perdagangan Pangan di Indonesia”. Walaupun NK telah membawa sejumlah perbaikan dalam tata kelola kuota impor, penelitian CIPS menunjukan bahwa penerapan NK juga berpegang kepada prinsip transparansi, berpotensi lebih terlindungi dari praktik korupsi dibandingkan penetapan kuota sebelumnya. Namun perbaikan tata kelola ini ternyata belum sepenuhnya menjawab kepastian, transparansi, dan fleksibilitas perdagangan pangan. Data yang digunakan untuk mencocokkan pasokan dan permintaan masih belum terperinci hingga tingkat kode HS yang detil. Ini bisa memicu ketidakakuratan data mengingat data kebutuhan industri sudah terperinci hingga tingkat kode HS yang sangat spesifik, sementara data pasokan domestik cenderung masih umum. Jika tidak diperbaiki, akan terjadi celah pemenuhan kebutuhan yang mengakibatkan tekanan harga. Proses revisi kuota NKpun ternyata berjalan lambat dan sulit di prediksi. Penerbitan izin impor pun belum tentu lebih cepat, dan transparansi masih terbatas karena importir kadang tidak memperoleh penjelasan mengenai alasan pengurangan kuota yang sering dialihkan ke BUMN. Pada akhirnya NK tetap berfungsi sebagai pembatas kuota, terutama untuk bisnis swasta, yang mengurangi flexibilitas dalam menghadapi gejolak permintaan sehingga mengurangi resiko kenaikan harga pangan bagi konsumen, dan berdampak terhadap kelangsungan usaha UMKM serta pendapatan petani, nelayan, dll. Tantangan kebijakan saat ini bukan lagi sekedar memperbaiki sistem kuota, tetap memastikan NK mampu menyeimbangkan perlindungan produksi dalam negeri dengan kebutuhan akan perdagangan pangan yang responsive, transparan, dan memberikan kepastian berusaha.