Forum Rembuk Nasional 2017 – 23 Oktober 2017

Forum Rembuk Nasional 2017 memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo   dalam pertemuan ini meminta dalam rekomendasi hasil Rembug yang diberikan kepada presiden tentang sektor perikanan  agar semua pihak dalam pemerintahan segera menjalankan secara serius Inpres 7/2016 dan Perpres 3 /2017 tentang percepatan pengembangan Industri perikanan nasional.  Jika Inpres dan Perpres tersebut benar-benar bisa terlaksana maka industri perikanan nasiona bisa berkembang. Forum Rembuk Nasional 2017 mengusung Lima Rekomendasi Sektor Kemaritiman yang perlu menjadi perhatian pemerintah.  Rekomendasi pertama di sub sektor perhubungan laut, yakni terkait efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, penerapan asas “cabotage” dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain. Kedua, dalam sub sektor sumberdaya non hayati, ada rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan energi khusunya konversi LPG untuk nelayan dan LPG untuk kebutuhan domestik, mengintensifkan eksporasi migas lepas pantai di bagian timur Indonesia, dan memperkuat upaya mitigasi bencana kemaritiman. Ketiga, pemerintah dinilai perlu melakukan percepatan perundingan delimitasi wilayah maritim RI dengan negara tetangga, dan memperkuat kehadiran negara pada kawasan perbatasan maritim melalui kegiatan ekonomi. Keempat, pemerintah segera melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan dan Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, menyelesaikan masalah penggantian alat tangkap cantrang khususnya untuk nelayan kecil, mempercepat penyelesaian hukum terhadap kapal-kapal eks asing, serta menetapkan kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kelima, pemerintah diminta untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan (CIQP) bagi kapal pesiar dan kapal layar. Rekomendasi tersebut serta rekomendasi dari sebelas sektor lainnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan Rembuknas.