Konsultasi Publik Rancangan Permendag Amanat PP No. 5 dan 29 Tahun 2021 – 17 Maret 2021

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( “ PP RBA “ ), dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ( “ PP Perdagangan “ ),Kementerian Perdagangan telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai pelaksanaan amanat PP RBA dan PP Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan – Suhanto, dan dipandu oleh Kepala Biro Hukum – Sri Hariyati. Dalam Konsultasi Publik tersebut, hadir sebagai narasumber Marthin – Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; IMerry Maryati – Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor; Susiwijono Moegiarso – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan Tatang Yuliono – Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan yang dilakukan secara hybrid, hadir secara fisik maupun aplikasi Zoom, turut dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perwakilan Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Perwakilan Asosiasi Eksportir dan Importir, serta Perwakilan Perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat ( Authorized Economic Operator ). Pada kesempatan ini, Sekretaris Ditjen Daglu menyampaikan terkait Rancangan Permendag di Bidang Perdagangan Luar Negeri yang mencakup  (a) Kebijakan dan Pengendalian Ekspor, (b) Kebijakan dan Pengendalian Impor, (c) Dilarang Ekspor dan Impor, (d) Ketentuan Umum Verifikasi Ekspor dan Impor, dan (e) Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik. Beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan terkait bidang perdagangan luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, antara lain: (a) Perizinan Ekspor dan Impor didasarkan pada NERACA KOMODITAS yang akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Penerbitan Persetujuan Ekspor dan Impor didasarkan pada data yang tersedia dan rekomendasi ekspor impor berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan; (b) Permohonan Perizinan Ekspor dan Impor melalui sistem tunggal yang terintegrasi / Single Submission (SSM); (c) Pengaturan FIKTIF POSITIF untuk Perizinan Ekspor dan Impor, Perizinan akan diterbitkan otomatis jika melewati Service Level Agreement ( 5 hari ). Berdasarkan tiga mendasar perubahan diatas, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor – Merry Maryati, juga menyampaikan terkait Rancangan Permendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik. Beliau menyampaikan bahwa permendag ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir dan importir bereputasi baik di bidang perdagangan berupa percepatan perizinan ekspor dan impor. Pokok-pokok pengaturan R-Permendag dimaksud antara lain: (a) kewenangan Menteri dalam menetapkan, (b) kemudahan Perizinan Berusaha, (c) syarat penetapan, (d) proses penetapan, (e) jangka waktu penetapan, (f) sanksi.
Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan terkait Rancangan Neraca Komoditas dalam rangka kebijakan pengendalian ekspor dan impor.

Tinggalkan Balasan