Sosialisasi Fasilitas Kawasan Berikat ( KB ) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE ) – 30 April 2021

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah perlu menjamin ketersediaan sumber daya untuk industri dalam negri. Sebagai salah satu upaya pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku industri khususnya yang berorientasi ekspor adalah melalui pemberian Fasilitas Kawasan Berikat ( KB ) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE ). Walaupun demikian, sampai saat ini masih banyak perusahaan industri yang belum mendapatkan informasi tentang fasilitas KB dan KITE. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian mengadakan Sosialisasi Fasilitas Kawasan Berikat ( KB ) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE ) dalam Rangka Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Industri Berorientasi Ekspor. Konsep fasilitas kawasan berikat adalah  pemberian fasilitas berupa insentif fiskal melalui kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Dalam hal ini kemudahan tersebut diberikan untuk pemenuhan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu, efisiensi proses produksi, peningkatan mutu/kualitas barang. Memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia, menciptakan harga jual produk hasil produksi kompetitif secara global, serta tersedianya sarana promosi dalam mendukung pemasarannya. Kawasan Berikat itu sendiri dalam Konsep Kepabeanan adalah barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat adalah barang yang sudah diimpor namun belum diselesaikan kewajiban impornya, namun secara industri, KB merupakan industri dalam negeri. Barang yang masuk ke KB diberikan penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai dan Tidak dipungut PDRI. Dasar Hukum dan Insentif Fasilitas Kawasan Berikat Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10/1995 jo. Nomor 17/2006 Peraturan Pemerintah Tentang Tempat Penimbunan Berikat Nomor 32/2009 jo. Nomor 85/2015 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat Nomor 131/PMK.04/2018 Peraturan Dirjen Bea Cukai Tentang Tatalaksana Kawasan Berikat Nomor 19/BC/2018. Suatu kawasan yang digunakan untuk menimbun barang impor/barang lokal guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau dijual ke lokal dengan mendapatkan fasilitas fiskal. Ragam insentif Kawasan berikat yang diberikan untuk Fiskal meliputi Bea Masuk ditangguhkan, Cukai dibebaskan, Pph pasal 22 Impor tidak dipungut, PPN dan PPnBM Impor tidak dipungut, PPN DN tidak dipungut ( asal barang lokal ). Sedangkan untuk Non Fiskal meliputi Kemudahan perizinan prinsip dan transaksional yang terotomasi, Ketentuan tata niaga import ( pembatasan ) ditangguhkan, Pengeluaran barang secara parsial, Pemberitahuan pabean terotomasi, FTA diakomodasi, Pemeriksaan pabean di pabrik, Subkontrak pekerjaan antar KB/local, “ self managed bonded “ untuk KB mandiri, Pengawasan berbasis IT Inventory & CCTV Online. Persyaratan dan Kewajiban Kawasan Berikat yang harus dipenuhi :

a. Lokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Budidaya min 1 Ha

b. Dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui sarana angkut

c. Batas-batas yang jelas

d. Digunakan untuk kegiatan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi

Sedangkan Syarat Fisik yang harus dipenuhi meliputi NIB, IUI, KSWP valid, bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi, PKP.

Rekomendasi Penyelenggara KB ( untuk PDKB ) meliputi :

a. Mendayagunakan IT Inventory (subsistem dari sistem informasi akuntansi perusahaan) yang dapat diakses DJBC dan DJP

b. Mendayagunakan CCTV online

c. Stock opname min 1 kali/tahun

d. Menyampaikan Lap. keuangan dan/atau Lap. tahunan

e. Lainnya sesuai ketentuan

Kawasan Berikat adalah fasilitas yang dapat mendukung arah pengembangan industri nasional dengan diberikan insentif fiskal dan insentif prosedural, kemudahan berusaha guna terciptanya daya saing di pasar global efisiensi KB. Fasilitas KB Sejalan dengan program Kebijakan industri nasional yang diemban oleh Kemenperin Sasaran untuk mendorong tumbuhnya investasi dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain Kawasan Berikat ( KB ), fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah adalah Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE ). Latar belakang dan sasaran KITE berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor. Tujuan Kebijakan Insentif Fiskal Fasilitas KITE adalah :

• untuk deregulasi dan penyederhanaan peraturan

• memperluas rantai pasok bahan sebagai substitusi barang impor

• memperluas saluran ekspor hasil produksi

• mengakomodasi perkembangan proses bisnis kegiatan usaha, Sasaran yang ingin di capai dalam pemberian fasilitas KITE adalah untuk mendorong peningkatan daya saing perusahaan, mendorong peningkatan investasi, dan mendorong peningkatan ekspor nasional. Fasilitas KITE untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Jaminan BM + PPN / PPN & PPnBM adalah fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPN/PPnBM tidak dipungut atau pengembalian Bea Masuk yang diberikan untuk perusahaan KITE yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor.  KITE Pembebasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan adalah fasilitas pembebasan BM dan PPN/PPnBM tidak dipungut yang diberikan untuk perusahaan KITE Pembebasan yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. KITE Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian adalah fasilitas pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor/pemasukan barang dan bahan dari Luar Daerah Pabean diolah, dirakit, atau dipasang yang hasil produksi untuk tujuan ekspor. KITE adalah fasilitas yang dapat mendukung arah pengembangan industri nasional diberikan insentif fiskal dan insentif prosedural, kemudahan berusaha guna terciptanya daya saing di pasar global efisiensi KB Fasilitas KITE Sejalan dengan program Kebijakan Industri Nasional yang diemban oleh Kemenperin. Sasaran dari pelaksanaan KITE ini untuk mendorong peningkatan daya saing perusahaan, mendorong peningkatan investasi, dan mendorong peningkatan ekspor nasional. Fasilitas KITE Sejalan dengan program Kebijakan Industri Nasional yang diemban oleh Kemenperin.

Tinggalkan Balasan