Gelar Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP – 29 November 2022

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup KKP dan pembahasan hasil evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Gelar Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Eselon I yang melaksanakan pelayanan publik baik di Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia ( AP5I ), Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia dan Pelaku Usaha Pengguna Layanan. Dalam kegiatan ini disampaikan materi terkait pelayanan publik oleh Kemenpan RB, Ombudsman RI, Pusdatin. Hadir pula para Inspektur dan auditor lingkup Inspektorat Jenderal KKP. Kegiatan dibuka oleh Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP dengan narasumber dari Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman RI dan Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik KKP dan pembahasan hasil evaluasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2022 berdasarkan Pearuran Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta pemberian penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ( UPP ) yang memperoleh predikat Pelayanan Prima. Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal KKP melakukan uji petik Evaluasi Pelayanan di 8 Eselon I, 43 Unit Pelayanan Publik dengan 64 Jenis layanan dan dari 43 UPP terdapat 12 UPP mendapatkan tingkat kepuasan stakeholders” Pelayanan Prima “. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik tersebut, terdapat seremoni pemberian plakat sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Penghargaan Predikat Pelayanan Prima diberikan kepada beberapa satker UPP, diantaranya 3 ( tiga ) UUP lingkup Ditjen PDSPKP yaitu Direktorat Usaha dan Investasi dengan hasil evaluasi 4,51, Direktorat Pemasaran dengan hasil evaluasi 4,52, dan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dengan hasil evaluasi 4,57, dan 6 UPP BKIPM. Perwakilan dari Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman RI menyampaikan materi terkait Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman. Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya, terdapat perubahan penilaian pada tahun 2022 bahwa hasil penilaian akan disebut Opini Ombudsman. Hasil penilaian tahun 2021, KKP berada di zona hijau yang berarti tingkat kepatuhan tinggi, untuk tahun 2022 hasil akan disampaikan pada bulan Desember 2022. Ombudsman mengharapkan Kementerian/Lembaga untuk dapat menangani pengaduan secara internal terlebih dahulu sebelum ke Ombudsman dengan melengkapi Standar Operasional Prosedur ( SOP ) serta saran dan prasaranan penanganan pengaduan. Penilaian layanan publik KKP tahun 2022 telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pleno, KKP berada diposisi 3 ( tiga ) teratas Kementerian dengan pelayanan publik yang baik. Tahun 2023 akan ada perubahan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ), dimana terdapat perbedaan komponen penilaian untuk pelaksanaan SKM secara daring dan luring.