Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 23 Januari 2026

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pakar Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahurimengatakan Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan Vietnam serta Thailand dalam perebutan pasar perikanan global. Walaupun memiliki garis pantai sangat panjang dan kekayaan hayati laut tertinggi di dunia, daya saing produk perikanan nasional masih memerlukan pembenahan serius agar mampu tampil sebagai pemimpin pasar internasional. Posisi Indonesia yang kerap tertinggal dalam aspek sertifikasi serta kelayakan ekspor. Rendahnya jumlah approval number atau izin ekspor bagi unit pengolahan ikan nasional ke pasar Eropa menjadi salah satu penanda lemahnya daya saing. Untuk membalikkan kondisi tersebut sejumlah rekomendasi praktis kepada para Direktur di lingkungan KKP. Langkah awal yang ditekankan adalah pembenahan manajemen rantai pasok agar berjalan lebih efisien. Salah satu aspek krusial yang perlu segera dibenahi berkaitan dengan efisiensi biaya logistik. Kualitas tinggi tidak akan efektif apabila harga jual produk perikanan nasional lebih mahal dibandingkan komoditas pesaing. Kondisi inilah yang membuat hasil laut dari negara tetangga lebih diminati di pasar global. Kalau mutu sama-sama unggul tapi harga komoditas perikanan Indonesia lebih mahal, buyer akan lari ke Thailand atapun Vietnam sebagai negara competitor Indonesia. Di luar persoalan harga serta mutu, pentingnya kepatuhan terhadap standar internasional terkait keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Produk perikanan Indonesia kerap menghadapi hambatan akibat isu penggunaan antibiotik pada budidaya maupun praktik penangkapan yang merusak ekosistem. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang erat antara sektor hulu dan hilir untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat (AS).