RAKERNAS MAI ( Masyarakat Akuakultur Indonesia )

21 – 22 April, RAKERNAS MAI ( Masyarakat Akuakultur Indonesia )  diikuti oleh para akademisi, peneliti, asosiasi  pelaku usaha budidaya dan MAI daerah yang mewakili berbagai pemangku kepentingan perikanan budidaya  dari seluruh Indonesia.  Rekomendasi rakernas tersebut (  yang sebagian besar berasal dari usulan AP5I ) sebagai berikut :

1. MAI menilai bahwa pemerintah belum berpihak kepada pengembangan budidaya perikanan nasional. Sektor perikanan budidaya ( akuakultur ) harus menjadi prioritas utama mengingat potensi akuakultur nasional sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. MAI menilai, KKP dan Kementerian-kementerian terkait belum melaksanakan Inpres 7/2016 dan Kepres 3/2017,  tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perikanan budidaya.
2. MAI mendesak agar pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk mendukung sektor perikanan budidaya nasional. Anggaran tersebut diharapkan fokus kepada pembangunan fasilitas pendukung dan infrastruktur budidaya khususnya jalan, jembatan, irigasi, dan listrik. Anggaran tersebut hendaknya jangan berbentuk bantuan langsung karena sudah terbukti seringkali tidak tepat sasaran, tidak efisien dan menghabiskan anggaran.
3. MAI mendesak agar pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaku perikanan budidaya berupa kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan dan pendanaan. Pemerintah hendaknya menugaskan perbankan nasional khususnya bank-bank BUMN agar mendukung pembiayaan pelaku budidaya nasional  mengingat saat ini dukungan perbankan terhadap pelaku budidaya masih sangat kecil. Harusnya tingkat suku bunga dan persyaratan pinjam bisa lebih rendah dan lebih lunak, seperti di Malaysia, Thailand, Vietman, China, dan negara-negara produsen akuakultur lainnya.
4. MAI mendesak agar pemerintah segera melakukan regristrasi secara nasional kepada seluruh pembudidaya/petambak di seluruh Indonesia. Regristrasi memudahkan aspek ketelusuran  yang merupakan syarat utama agar produk budidaya Indonesia  bisa masuk dalam perdagangan internasional.
5. MAI mendorong agar agar pemerintah membantu mempercepat kemandirian nasional dalam memproduksi fasilitas pendukung budidaya dari hulu hilir seperti induk, pakan, pompa, kincir dll.  Diharapkan berbagai institusi pemerintah seperti BPPT, LIPI, berbagai Litbang agar berupaya keras untuk mempercepat kemandirian tersebut, mengingat saat ini fasilitas pendukung budidaya nasional masih sangat bergantung kepada produk impor.