Forum Tematik Bakohumas ; Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 – 25 Februari 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026 sebagai kegiatan strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. SE2026 bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian, yang akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan pembnagunan, serta penguatan daya saing nasional. Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan SE2026, BPS bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) mengadakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), sebagai upaya memperkuat sinergi komunikasi pemerintah dalam mendukung agenda strategis nasional. Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menyediakan data ekonomi dan informasi bisnis yang akurat, yang menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan, bagi pelaku usaha dalam pengembangan strategi bisnis, serta bagi media, akademisi, dan pihak lain yang membutuhkan insight ekonomi terkini. Dengan data dari SE2026, diharapkan tercipta keputusan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor usaha di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) membidik lebih dari 30 juta pelaku usaha dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dihelat pada Mei hingga Juli mendatang. Sekretaris Utama BPS – Zulkipli menjelaskan sensus sepuluh tahunan ini akan mengadopsi pendekatan baru demi memotret transformasi dan struktur ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, seperti perkembangan ekonomi digital yang banyak belum terekam data statistik. Basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro. Untuk mensurvei seluruh entitas tersebut, BPS menyadari perlunya evaluasi dari empat Sensus Ekonomi terdahulu. BPS menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi sebagai tantangan utama. Dia memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established). Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital – Molly Prabawaty mengingatkan bahwa tantangan terberat Survei Ekonomi 2026 adalah tingkat respons (response rate) dan kepercayaan pelaku usaha. Keberhasilan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, yang merupakan amanat UU No. 16/1997 tentang Statistik, sangat bergantung pada narasi yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi pascapendataan Survei Penduduk 2020 dan survei pelaku usaha 2025, sebanyak 68% pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi asalkan memperoleh informasi yang komprehensif terkait tujuan sensus. Namun, sekitar 27% responden menyatakan keraguan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pendataan statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita adalah memperjelas narasi. Lebih lanjut, mengutip Survei Opini Publik 2025 dari Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia data resmi sudah cukup solid di level 76%. Kendati demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dinilai belum optimal, yakni baru menyentuh angka 61%. Artinya, trust atau kepercayaan itu sudah terbangun, tetapi penguatan strategi komunikasi dengan menjadikan seluruh pemangku kepentingan sebagai communication multiplier mutlak diperlukan.