FGD Kinerja Pengeluaran Publik dan Dampak Anggaran pada Sektor Perikanan, Konservasi Perairan, dan Pariwisata Bahari – 12 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan kajian belanja publik untuk Sektor Konservasi, Perikanan, dan Pariwisata Bahari (Blue Public Expenditure Review) sebagai bagian dari implementasi Komponen 3 Proyek Lautra Hibah ProBlue-World Bank, Kementerian Perancanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kinerja Pengeluaran Publik dan Dampak Anggaran pada Sektor Perikanan, Konservasi Perairan, dan Pariwisata Bahari serta Penyusunan Rekomendasi. Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar ekonomi yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari otoritas fiskal hingga organisasi non pemerintah. Untuk mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan anggaran dengan realitas operasional di lapangan. Di Tingkat makro, Pemerintah Pusat memegang peranan vital sebagai pengatur lalu lintas sumber daya ekonomi. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah gap antara perencanaan dan penganggaran dengan hasil Pembangunan di lapangan. Salah satu titik krusial dalam evaluasi sektor biru (perikanan,konservasi perairan, pariwisata bahari) adalah efisiensi fasilitas. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPPS), pasar ikan modern, konservasi perairan hingga pariwisata berkelanjutan merupakan investasi infrastruktur yang masif. Namun, evaluasi mendalam seringkali menunjukan adanya fasilitas yang terbelangkai atau tidak beroperasi pada kapasitas maksimal. Memastikan fasilitas berfungsi secara optimal adalah kunci untuk menekan angka loss pasca panen yang selama ini menjadi momok bagi pendapatan nelayan.  Inovasi dalam manajemen fasilitas, termasuk kemungkinan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha, harus terus digali agar asset negara tidak berubah menjadi monumen yang tidak memberikan manfaat ekonomi. Validasi dari pihak ketiga memastikan bahwaklaim keberhasilan pemerintah didasarkan pada realitas, bukan sekedar laporan administratif. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Asosiasi dan mitra Pembangunan non pemerintah harus menjadi satu ekosistem yang solid. Alokasi sumber daya yang tepat sasaran, didukungoleh data yang valid dan fasilitas yang efisien, akan menciptakan efek domino positif.