FGD Pengembangan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan – 12 November 2026
Dalam rangka pemantauan dan evaluasi kebijakan hilirisasi sebagaimana terdapat dalam RPJM 2025-2029 dan RKP 2026, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional (PHKEI) Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan hilirisasi kelautan dan perikanan di provinsi Jawa Timur, khususnya pengembangan hilirisasi komoditas udang. Transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berpendapatan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 diarahkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan struktur ekonomi, serta percepatan industrialisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri. Dalam kerangka tersebut, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam ditetapkan sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi nasional untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperbesar kontribusi sektor-sektor strategis terhadap pertumbuhan ekonomi. Agenda tersebut kemudian diterjemahkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Prioritas Nasional, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis mengingat besarnya potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir. Selain sebagai penyedia bahan baku, sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk, penguatan rantai pasok, serta integrasi yang lebih kuat dengan pasar domestik dan global. Oleh karena itu, percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Meskipun demikian, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembentukan nilai tambah nasional masih belum sepenuhnya mencerminkan besarnya potensi sumber daya yang tersedia. Struktur usaha yang masih didominasi oleh aktivitas produksi primer menyebabkan sebagian besar nilai ekonomi belum tercipta secara optimal di dalam negeri. Pada berbagai komoditas prioritas, peningkatan volume produksi belum selalu diikuti oleh peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, penguatan industri pengolahan, maupun peningkatan daya saing di pasar domestik dan internasional. Di sisi lain, pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, tingginya biaya logistik, keterbatasan adopsi teknologi, tantangan pemenuhan standar mutu dan keberlanjutan, serta dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, efektivitas berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, implementasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah dalam mendukung pengembangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.
