Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Eskpor SDA Strategis oleh DSI – 6 November 2026
| Sehubungan dengan pelaksanaan PP 21/2026 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan PP 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan “Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Eskpor SDA Strategis oleh DSI”. Pemerintah memastikan penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal pada ekspor SDA strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ferroalloy, tidak mengubah pola transaksi antara eksportir dan pembeli. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian – Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa negosiasi hingga transaksi komersial tetap menjadi kewenangan penuh perusahaan dan pembeli. DSI berperan sebagai perantara tunggal. Pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan eksportir dengan pembeli, dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI. Salah satu kewenangan DSI adalah mengendalikan dan memberikan persetujuan atas rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dalam pelaksanaannya, DSI akan meneliti dokumen kontrak, rancangan PEB, serta dokumen transaksi pendukung lainnya. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, DSI memberikan persetujuan agar dokumen PEB dapat diteruskan ke sistem Bea Cukai melalui Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Adapun penyusunan PEB tetap dilakukan oleh eksportir melalui portal DSI. Nama DSI juga tidak akan dicantumkan pada elemen data PEB. Pemerintah saat ini merampungkan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi mekanisme baru tersebut melalui rancangan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026. Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan – Budi Santoso menegaskan penetapan DSI sebagai perantara tunggal tidak mengubah operasional maupun prosedur teknis ekspor yang selama ini dijalankan perusahaan. Eksportir tetap berhak bernegosiasi langsung dengan pembeli. Sebagai contoh, ketentuan yang melekat pada komoditas tetap berlaku. Ekspor CPO wajib memenuhi domestic market obligation (DMO), eksportir batu bara harus memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sementara ekspor ferroalloy wajib melampirkan laporan surveyor (LS). DSI sendiri telah menguji coba portal NADI sejak akhir September bersama 100 perusahaan eksportir. Jumlah perusahaan tersebut mencakup 50% dari total nilai ekspor komoditas dan telah mengunggah sekitar 340 kontrak transaksi ke dalam sistem. Lantas, bagaimana cara pendaftarannya? Tahapannya, eksportir diwajibkan membuat satu akun perusahaan di portal NADI dan mengunggah dokumen kontrak komersial sebagai dasar pembuatan PEB. DSI kemudian melakukan pemeriksaan pra-pelayanan (pre-clearance check) serta pemeriksaan pasca-pelayanan (post-clearance check) atas variabel harga, kuantitas, kualitas, kode HS, hingga repatriasi dana ekspor. Dan kemudian setelah mereka terdaftar, ini tentang mengunggah dokumen, kontrak, kontrak komersial yang membentuk dasar untuk PEB. Berdasarkan paparan DSI, berikut alur ekspor melalui portal NADI : 1. Registrasi Akun Isi detail perusahaan 1x di awal untuk satu akun perusahaan, sebelum mengunggah dokumen komersial pertama. 2. Unggah Dokumen Komersial (Kontrak, PO) Dokumen komersial menjadi dasar analisis setiap pengiriman (PEB) terkait. Cukup diunggah sekali, tidak perlu diunggah per pengiriman. Dilakukan setelah dokumen komersial ditandatangani. 3. Pengisian PEB & Pre-Clearance Pilih jenis PEB berdasarkan fasilitas ekspor. Lalu melengkapi isian PEB dan unggah dokumen pelengkap. Isian PEB diperiksa kesesuaian dengan unggahan dokumen komersial. Ini dilakukan sebelum PEB diteruskan ke CEISA untuk proses validasi dan penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). 4. Unggah Dokumen Ekspor & Post-Clearance Setelah NPE terbit & dokumen ekspor (CoA, CoW, faktur final) diterima. Data harga, kuantitas, kualitas, dan kode HS diverifikasi terhadap data referensi pemerintah dan pasar. Metodologi DSI menjadi acuan pemeriksaan. Nantinya, jika ada ketidaksesuaian, maka DSI akan meminta penjelasan kepada eksportir. |
