Other News

Seminar AP5I – “Strategi Menghadapi Hambatan Teknis dan Ekspansi Ekspor Produk Perikanan Indonesia”

Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) mengadakan Seminar “Strategi Menghadapi Hambatan Teknis dan Ekspansi Ekspor Produk Perikanan Indonesia” dimana narasumber dalam seminar ini Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelutan dan Perikanan KKP – Yudi Nurul Ihsan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP – Tb. Haeru Rahayu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan PerikananKKP – Ishartini, dan Technical Manager of Laboratory PT. Mutuagung Lestari, Tbk – Leli Nurlaeli, di moderatori oleh Ketua AP5I – Saut Hutagalung.  Pembahasan dalam seminar ini diantaranya mengenai tarif preferensial melalui perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa yang dinilai belum cukup untuk mendongkrak ekspor produk perikanan. Pelaku usaha juga membutuhkan pembukaan akses pasar melalui persetujuan atau approval number bagi eksportir baru. Perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) disebut diperkirakan mulai berlaku sekitar Maret 2027. Meski membuka peluang penurunan tarif, manfaatnya bagi eksportir perikanan Indonesia masih bergantung pada penyelesaian hambatan akses pasar. Uni Eropa telah memberikan fasilitas Autonomous Tariff Quota (ATQ) untuk sejumlah produk, terutama bahan baku, dimana melalui skema tersebut, tarif produk tertentu dapat mencapai 0%. Namun, fasilitas itu tidak mencakup produk olahan. Kebijakan ATQ memberikan kesempatan kepada industri Uni Eropa untuk mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Sementara itu, produk perikanan olahan asal Indonesia masih dikenai tarif berdasarkan skema Most Favoured Nation (MFN). Kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi eksportir Indonesia yang telah mengembangkan produk bernilai tambah. Keringanan tarif justru lebih banyak diberikan kepada bahan baku, sedangkan produk olahan masih menghadapi beban tarif. Di luar persoalan tarif, dalam Seminar AP5I juga menyoroti belum dibukanya pemberian approval number bagi pelaku usaha baru. Persetujuan atau nomor registrasi tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi perusahaan untuk mengekspor produk perikanan ke negara tujuan. AP5I mendorong pemerintah, khususnya otoritas terkait, mempercepat pengusulan approval number bagi pelaku usaha Indonesia. Proses tersebut membutuhkan penilaian dari Badan Mutu dan tim terkait sebelum rekomendasi disampaikan kepada otoritas negara tujuan. Keputusan akhir pemberian persetujuan tetap berada di tangan negara pengimpor. Diungkapkan Kepala BPPMHKP – Ishartini bahwa ia memastikan kegiatan ekspor produk udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) kini telah kembali normal dan berjalan lancar. Sebelumnya, produk udang asal Indonesia sempat menghadapi kendala akibat adanya temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk dari salah satu UPI. Menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung bergerak cepat melakukan penanganan kedaruratan dan penutupan lokasi sumber kontaminasi. UPI di wilayah Jawa dan Lampung yang memproduksi udang untuk ekspor kini sudah dapat kembali mengirimkan produknya ke Amerika Serikat, dengan syarat menyertakan sertifikasi sertifikasi bebas Cesium-137 Badan tersebut bertindak menerbitkan sertifikasi bebas Cesium-137 khusus bagi produk udang yang diproduksi dan diolah di wilayah Jawa dan Lampung. Meski insiden tersebut baru diketahui pada Agustus 2025, proses pemulihan berjalan sangat cepat. Kurang dari tiga bulan, tepatnya mulai 31 Oktober 2025, keran ekspor ke AS resmi dibuka kembali dengan menggunakan sistem sertifikasi. Kebijakan ini dinilai berhasil menyelamatkan para petambak serta UPI dalam negeri, karena rantai pasok kembali terserap dengan baik. Sejak akhir Oktober hingga awal Desember 2025, pengiriman tercatat telah melenggang aman tanpa ada kendala berarti. ​Ke depannya, BPPMHKP berkomitmen untuk terus mengawal proses negosiasi dan pelonggaran persyaratan secara bertahap, termasuk menyesuaikan standar pengujian agar semakin efisien bagi para pelaku industri tanpa menurunkan standar keamanan pangan global. Melalui pulihnya kepercayaan otoritas Amerika Serikat, ekspor produk perikanan nasional, khususnya udang, diharapkan terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Ditambahkan Dirjen PDSPKP – Yudi Nurul Ihsan bahwa KKP tengah mematangkan persiapan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang akan jatuh pada 21 November 2026 mendatang. Rangkaian kegiatan puncak rencananya akan diselenggarakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada 22 November 2026 mendatang. Peringatan Harkannas tahun ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Langkah ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 yang mewajibkan masyarakat mengonsumsi ikan minimal dua kali dalam seminggu. ​Menurutnya, budaya mengonsumsi ikan secara rutin sudah diterapkan di berbagai negara maju.  Dalam kesempatan yang sama, KKP juga menyoroti kinerja ekspor produk perikanan nasional. Berdasarkan data, nilai ekspor perikanan pada 2025 tercatat sebesar 6,27 miliar dollar AS, naik tipis dibandingkan tahun 2024. Kendati dari sisi nilai mengalami kenaikan yang ditopang oleh penguatan nilai tukar dolar, volume ekspor justru menunjukkan sedikit penurunan dari 1,43 juta ton pada 2024 menjadi 1,40 juta ton pada 2025. KKP menargetkan pada tahun 2027 volume ekspor produk perikanan dapat melonjak hingga dua kali lipat. Leli Nurlaeli– Technical Manager/ Vice President of Laboratory of PT Mutuagung Lestari, TBK, menyatakan kesiapannya dalam mendampingi pelaku usaha di sektor perikanan untuk memenuhi standar keamanan pangan serta sertifikasi ekspor. Langkah ini dinilai krusial mengingat jaminan mutu pangan, terutama Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), kini menjadi kewajiban bagi produk perikanan. Selain HACCP, PT Mutuagung Lestari juga menyediakan layanan sertifikasi halal. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan mulai memiliki kepatuhan tinggi terhadap produk halal, sertifikasi ini menjadi nilai tambah penting. Meski kewajiban sertifikasi halal memiliki tenggat waktu hingga tahun 2027, proses pengurusannya harus tetap berjalan secara bertahap. Berdiri sejak 1990, Mutuagung Lestari telah berpengalaman lebih dari tiga dekade di industri sertifikasi. Perusahaan ini juga telah memperluas jaringan internasional dengan mendirikan cabang di Vietnam, China, dan Jepang, di mana cabang di Jepang secara khusus berfokus pada pengujian dan sertifikasi produk kayu. Dalam bidang perikanan, laboratorium pengujian Mutuagung Lestari telah terakreditasi ISO/IEC 17025 sebagai laboratorium penguji kualitas produk perikanan pertama di Indonesia (LP-001). Laboratorium ini juga diakreditasi oleh Ditjen Perikanan Budidaya KKP sebagai salah satu laboratorium pembina.

Tinggalkan Balasan