Diseminasi Hasil Sidang Komite SPS ke-79 dan Side Event SPS – 28 April 2021

Menindaklanjuti rangkaian pertemuan Komite SPS yang telah diselenggarakan pada tanggal 23-26 Maret 2021, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengadakan Diseminasi Hasil Sidang Komite SPS ke-79 dan Side Event SPS. Diseminasi ini dipimpin oleh Pengawas Perikanan Ahli Utama BKIPM – Saut Hutagalung.  Dalam lingkup perdagangan internasional hewan dan produk hewan, perjanjian – perjanjian yang mengikat suatu negara tertuang dalam Sanitary and Phytosanitary ( SPS ) dari Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization ). Tujuan dari Perjanjian SPS adalah mengakui hak untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, dan mencegah hambatan perdagangan yang tidak perlu. Perjanjian SPS WTO ini mulai berlaku resmi dengan berdirinyaa WTO pada 1 Januari 1995; diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Ketentuan umum dalam perjanjian SPS terkait perdagangan komoditas antar negara meliputi :

  1. Negara pengimpor dan pengekspor wajib mematuhi ketentuan – ketentuan WTO yang relevan
  2. Informasi ilmiah terkini yang harus dipergunakan
  3. Tindakan – tindakan kesehatan hewan harus didasarkan pada penilaian risiko memadai terhadap komoditi yang diperdagangkan
  4. Evaluasi kinerja sistem kesehatan hewan (performance of veterinary services) telah dilakukan
  5. Penetapan zona (zoning) dan kompartementalisasi diaplikasikan jika dianggap tepat
  6. Klaim negara pengimpor dan pengekspor mengenai status kesehatan hewan akuatik didasarkan kepada informasi epidemiologis yang dikumpulkan menggunakan sistem surveilans yang konsisten dengan standar OIE

WTO membentuk sebuah Komite SPS yang berfungsi sebagai forum pertukaran informasi diantara perwakilan resmi negara – negara anggota WTO dalam semua aspek terkait dengan pelaksanaan Perjanjian SPS. Sampai dengan Maret 2021, Komite SPS telah melaksanakan sebanyak 79 kali Sidang sejak terbentuknya WTO. BKIPM selama ini turut berpartisipasi pada setiap rangkaian sidang komite SPS termasuk dalam Sidang ke-79 yang digelar secara daring pada 24-26 Maret 2021. Substansi sidang komite SPS yang dilakukan saat ini sebanyak 22 negara telah melakukan pembahasan terhadap draft deklarasi SPS yang direncanakan akan dilakukan pada saat pertemuan tinggi bersamaan dengan peringatan 25 tahun WTO pada 19 November 2021. Permintaan dari sekitar 40 negara agar WTO memberikan rekomendasi untuk penundaan pemberlakuan MRLs ( Maximum Residue Levels ) bagi perdagangan komoditas tumbuhan selama pandemic covid-19. Update terhadap review dokumen pedoman mekanisme koordinasi SPS nasional. Point statement Indonesia yang disampaikan dalam Informal Meeting ( dalam hal ini KKP ) menjelaskan bahwa selama pandemi covid-19, Indonesia telah melaksanakan tindakan pengendalian/pencegahan kontaminasi covid-19 dari sektor hulu ke hilir terhadap hasil perikanan baik impor maupun ekspor dalam upaya melindungi masyarakat Indonesia serta memberikan rasa percaya konsumen dunia dengan menjamin hasil perikanan Indonesia yang beredar di pasar dunia bebas covidD-19 dan aman dikonsumsi. Adapun hasil formal meeting terdapat 10 negara ( Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kanada, Australia, Paraguay, United Kingdom, Switzerland, New Zealand dan Korea Selatan ) yang mengajukan STC kepada Republik Rakyat Tiongkok ( RRT ) terkait dengan peraturan wajib uji bebas covid- 19 bagi produk pangan asal perikanan yang diekspor ke RRT. Negara – negara yang mengajukan STC kepada RRT, pada umumnya mempertanyakan terkait transparansi dan bukti – bukti ilmiah yang mendasari RRT mengeluarkan kebijakan wajib uji bebas covid-19 terhadap produk perikanan yang akan masuk ke RRT. Indonesia yang juga berkepentingan terhadap isu covid-19 pada produk perikanan senantiasa memonitor dinamika diskusi dalam forum multilateral terkait dengan hal ini. Tanggapan RRT sendiri terkait STC tersebut adalah :

  • RRT mengklaim bahwa tindakannya mewajibkan pemeriksaan bebas COVID-19 bagi produk perikanan yang diekspor ke RRT telah memenuhi kaidah dalam SPS-Agreement
  • RRT mengklaim telah memiliki bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus COVID-19 masih dapat aktif dan bertahan pada produk perikanan dalam waktu tertentu
  • RRT mengklaim telah memiliki bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus COVID-19 yang terdeteksi pada kemasan dan container impor produk perikanan beku bukan merupakan jejak – jejak genom/RNA atau sisa virus tetapi merupakan virus utuh yang masih bersifat infeksius
  • RRT mengklaim bahwa tindakannya mewajibkan uji bebas COVID19 untuk importasi produk perikanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh WHO tentang pencegahan penyebaran COVID-19 pada kegiatan perdagangan / bisnis
  • RRT memberlakukan registrasi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam upaya untuk penerapan sistem traceability

Perkembangan Isu Perikanan yang disampaikan pihak Indonesia dalam pertemuan SPS tersebut bahwa Indonesia telah menotifikasi ke sekretariat WTO :

  1. Terkait pemberlakuan Permen KP No 11 tahun 2019 ( pemasukan media pembawa dan/atau hasil perikanan à format HC impor )
  2. Terkait draft Kepmen KP tentang Penetapan jenis Penyakit ikan karantina, golongan dan media pembawa

Indonesia ( dalam hal ini BKIPM ) aktif dalam pertemuan bilateral dengan negara mitra dalam rangka harmonisasi perkembangan isu perikanan dan sistem perkarantinaan ikan. Selain Sidang SPS-WTO, BKIPM berkontribusi dan aktif pada pertemuan bilateral ataupun multilateral sektor SPS  dan Quarantine seperti ASCP, BIMP-EAGA, IMT-GT, AANZFTA, ATF-JCC, IDN-SIN AWG, dan IDN-PHI JWG THIS. Manfaat bagi BKIPM dari sidang SPS adalah sebagai Forum komunikasi dengan Negara mitra dagang untuk memperlancar ekspor sektor kelautan dan perikanan Indonesia serta menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan Negara mitra, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus penolakan ekspor Indonesia oleh Negara mitra. Sebagai Forum untuk meningkatkan kapasitas SDM yaitu dengan berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegaiatan yang diadakan oleh sekretariat SPS-WTO. Melalui forum sidang ini, Indonesia dapat menyuarakan kepentingan nasional terkait akses pasar bagi komoditas perdagangan Indonesia di luar negeri, dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia serta sumber daya alam Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam SPS Agreement.

Tinggalkan Balasan