Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Prosedur Karantina Komoditi Ekpor Ikan, Hewan dan Tumbuhan – 27 April 2021

Salah satu rangkaian kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi covid-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ). Program PEN tersebut bermaksud melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terus didukung oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dimana salah satunya dengan mendorong ekspor. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan BARANTAN dan BKIPM mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada eksportir/asosiasi eksportir terkait prosedur karantina komoditi ekspor ikan, hewan dan tumbuhan secara virtual melalui aplikasi zoom. Salah satu narasumber di bimtek tersebut adalah Totong Nurjaman – Koordinator Kelompok Operasi Karantina dan Keamanan Hayati Ikan Pusat Karantina Ikan BKIPM yang mengatakan bahwa keanekaragaman sumber daya hayati perikanan Indonesia sangat besar dengan beraneka ragam jenis ikan yang exotic seperti Pisces ( lebih dari 2000 jenis ), Crustacea ( lebih dari 1500 jenis ), Echinodermata ( lebih dari 1400 jenis ), Mollusca ( lebih dari 2500 jenis ), dan Rumput laut ( lebih dari 700 jenis ). Frekuensi dan volume ikan dan produk perikanan yang dilalulintaskan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19. Beberapa jenis MP termasuk dilindungi dan/atau dilarang terbatas untuk dilalulintaskan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini kita juga menghadapi isue perdagangan global persyaratan bebas penyakit, lingkungan, traceability, biosecurity dan adanya persyaratan teknis tertentu. Pemenuhan persyaratan teknis memerlukan sistem jaminan mutu/kualitas, dan tentunya adanya tuntutan pelayanan yang semakin cepat sesuai dengan permintaan pasar dunia. Karantina itu sendiri adalah sistem pencegahan masuk,  keluar & tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan dan/ pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar serta Langka yang dimasukkan ke dalam,  tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah NKRI. Tujuan penyelenggaraan karantina adalah Mencegah masuknya HPIK dari luar negeri Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mencegah tersebarnya HPIK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mencegah keluarnya HPIK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar  keamanan dan mutu; Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan  Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukannya tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa dengan hal-hal yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, Penahanan, penolakan,  pemusnahan, dan pembebasan. Persyaratan pengeluaran media pembawa dari Wilayah Republik Indonesia harus Melengkapi sertifikat kesehatan bagi ikan dan/atau produk ikan. Mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan tempat pemasukan mengacu kepada Kepmen KP Nomor 51/KEPMEN-KP/2020 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran MP HPIK. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian. Serta menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dokumen lain yang dipersyaratkan terdiri dari Surat Izin Pengeluaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Untuk Jenis yang dilarang/ diatur tataniaganya berdasarkan ketentuan Menteri KP ); CITES/ SAJI-LN atau rekomendasi dari Ditjen PRL – KKP ( untuk pengeluaran ikan yang masuk dalam daftar CITES atau Look Like Species ) atau SATS-LN dari KLH; Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar ( SPE-TASL ) dari Kementerian Perdagangan ( Untuk pengeluaran Ikan yang masuk dalam daftar CITES ); Persyaratan Negara Tujuan/ Annex; Packing list dan invoice. Narsumber lainnya Ichwandi – Kepala Bidang Informasi, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian ( Barantan ) mengatakan setiap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah RI, wajib memenuhi UU No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sesuai aturan tersebut adalah Melengkapi Sertifikat Kesehatan; Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pengeluaran untuk tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian; dan Memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan. Dokumen Ekspor Karantina untuk Palnt Quarantine adalah Phytosanitary Certificate ( KT-10 ) Phytosanitary Certificate for Re-Export ( KT-11 ) Notification for No Phytosanitary Measures Required ( SP-6 ). Sedangkan Dokumen Ekspor Karantina Animal Quarantine adalah Animal Health Certificate ( KH-11 ) Sanitary Certificate of Animal Product(KH-12) Certificate of Other Objects  ( KH-13 ).

Tinggalkan Balasan