Validasi Penelitian Situasi Pekerja Pada Industri Pengolahan Makanan Laut – 3 Juni 2022

International Organization for Migration ( IOM ) Indonesia dengan dukungan Pemerintah Uni Eropa, saat ini tengah menjalankan program bertajuk “ Ship to Share Rights Southeast Asia “. Salah satu tujuan program ini adalah untuk memperkuat kerangka hukum, kebijakan dan peraturan mengenai migrasi dan standar tenaga kerja di sektor pengolahan makanan laut di asia tenggara. Dalam rangka menyelenggarakan program tersebut, IOM bermitra dengan Praxis Labs melakukan penelitian mengenai “ Situasi Pekerja pada Industri Pengolahan Makanan Laut di Indonesia “. Penelitian ini melihat proses migrasi, dinamika rantai pasokan tenaga kerja, dan tantangan yang dihadapi pekerja sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada upaya memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan hak tenaga kerja. Selanjutnya IOM melakukan validasi penelitian kepada 16 perwakilan salah satunya AP5I.  Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pekerja di sektor perikanan, bukan hanya bekerja di luar negeri tetapi juga banyak berada di dalam negeri. Lebih dari 60 juta orang tinggal di komunitas pesisir dimana perikanan adalah sumber utama pekerjaan dan pendapatan. Industri perikanan di Indonesia antara lain meliputi kegiatan pra-produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Mereka yang bekerja di dalam negeri untuk sektor perikanan juga merupakan penduduk yang bermigrasi secara internal dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, sektor perikanan telah tumbuh hampir dua kali lipat lebih cepat dari perekonomian negara secara keseluruhan dan oleh karena itu menjadi sektor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Indonesia 2015 – 2035, pengembangan Industri Pengolahan Ikan menjadi prioritas utama negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) telah melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut, seperti penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015, dan penerbitan Peraturan Nomor 2 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Terlepas dari upaya-upaya ini, sektor perikanan dan pengolahan makanan laut sebagian besar belum diatur dan para pekerja masih menghadapi tantangan dalam mengakses hak mereka baik sebagai pekerja maupun Hak Asasi Manusia. Misalnya, mereka mungkin mengalami praktik perekrutan yang tidak etis, kondisi kerja yang berbahaya dan kasar, kurangnya akses jaminan sosial, dibayar kurang dari upah minimum, dan pemotongan upah. Fokus utama penelitian ini adalah pekerja yang bermigrasi secara internal di industri pengolahan makanan laut di Indonesia yang berbasis rumahan, pekerja informal yang dipekerjakan di dermaga dan informal garages, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ). Tim peneliti telah melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah, perwakilan pekerja, asosiasi bisnis, dan organisasi masyarakat sipil, serta melakukan survei kepada lebih dari 200 pekerja di enam target wilayah termasuk Jakarta, Tegal, Surabaya, Bitung, Belawan dan Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat luas dan pemangku kepentingan terkait, baik swasta maupun sipil, mengenai masalah yang dihadapi pekerja sektor pengolahan makanan laut di Indonesia, dan memperkuat upaya pemenuhan hak tenaga kerja di sektor tersebut.

Tinggalkan Balasan