Diskusi Terbatas – Isu Strategis Hilirisasi Industri Pengolahan Tuna Sashimi di Bali dan Sulawesi Utara – 13 Februari 2023

Dalam rangka hilirisasi produksi tuna sashimi serta peningkatan ekspor ke pasar Jepang, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melakukan Diskusi Terbatas untuk membahas Isu Strategis Hilirisasi Industri Pengolahan Tuna Sashimi di Bali dan Sulawesi Utara serta upaya perbaikan standar mutu produk tuna sashimi.  Pemerintah diminta segera memetakan komoditas unggulan perikanan yang akan didorong untuk hilirisasi perikanan. Sinkronisasi antara wilayah produksi dan industri pengolahan diperlukan guna memastikan tidak ada kesenjangan dalam rantai pasok yang menghambat industrialisasi. Pemerintah perlu memetakan setidaknya 10-20 komoditas unggulan perikanan yang akan dikawal dari hulu ke hilir agar Indonesia bisa menjadi negara eksportir perikanan besar dunia. Pemetaan itu diperlukan karena tidak seluruh hasil olahan perikanan memiliki nilai ekonomi lebih. Sebagai contoh produk tuna segar yang antara lain menjadi bahan baku produk sushi dan sashimi memiliki harga jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk tuna olahan. Persoalan hulu-hilir dinilai kerap menghambat hilirisasi perikanan. Tantangan yang perlu diantisipasi di antaranya akses permodalan, sarana produksi, perizinan, dan teknologi. Selain itu, kesiapan infrastruktur, sistem rantai pasok, dan rantai dingin yang mutlak diperlukan untuk mendorong hilirisasi. Berlimpahnya sumberdaya perikanan, khususnya tuna, dapat memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat di Sulawesi Utara ( Sulut ). Meski demikian, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah dinilai perlu membenahi regulasi, memperkuat infrastruktur dan sinergitas antar stakeholder. Tantangan lain yang harus dibenahi adalah terkait masalah sarana dan prasarana termasuk mengenai dukungan transportasi ini adalah hal yang sangat diperlukan bagi industri pengolahan tuna agar bisa berkembang. Pasalnya, transportasi adalah masalah utama industri tuna, selain soal listrik. Selain itu Coldstorage  dinilai belum mendapat dukungan tenaga listrik yang memadai, ditambah persoalan disparitas harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ).