FGD Pembangunan Kelautan dan Perikanan Untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Biru – 19 s.d 20 Oktober 2023

Dalam rangka penyusunan Background Study Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029, Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Focus Group Discussion ( FGD ) dengan tema “ Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Ekonomi Biru “. Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia dengan perairan yang luas mencapai 3.257.357 km2 dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mencapai 108.000 km. Letak geografis Indonesia yang strategis menganugerahkan keanekaragaman hayati yang besar ( mega biodiversity ) dan menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan kedua terbesar di dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) mencatat potensi ekonomi maritim Indonesia sebesar mencapai US$1,5 miliar meliputi potensi wilayah pesisir, bioteknologi, perikanan, minyak bumi, transportasi laut dan wisata bahari. Meski begitu, pemanfaatan hingga tahun 2021 masih terbatas yaitu hanya sekitar 25%. Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi kelautan dan perikanan yang besar ini. Hal tersebut terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2020-2024 yang telah menetapkan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman sebagai salah satu prioritas. Rencana pembangunan ini meliputi pengelolaan kelautan dan akselerasi peningkatan nilai tambah dari agrofishery industry. Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Kebijakan terkait ekonomi yang terbaru dapa dilihat dalam Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Pemerintah telah membuat cetak biru kebijakan kelautan Indonesia yang berbasis konsep ekonomi biru. Meski begitu, kontribusi ekonomi biru terhadap total Produk Domestik Bruto ( PDB ) masih relatif kecil. Sebagai contoh, sektor perikanan hanya mampu menyumbang Rp 126 triliun atau sebesar 2,83% dari nilai PDB nasional. Dalam upaya mengoptimalkan potensi ini, pembangunan ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ini juga membutuhkan pelbagai dukungan baik dari segi tata kelola regulasi dan kelembagaan maupun pengembangan teknologi dan inovasi sehingga dapat mendukung sektor-sektor prioritas dalam lingkup ekonomi biru. Perkembangan ekonomi biru juga akan menghadapi banyak tantangan di masa mendatang. Tantangan ini mencakup model pengelolaan sumber daya yang kurang optimal, peraturan, dan desain kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dampak pandemi covid-19 yang berkepanjangan juga membuat tantangan ini semakin berat. Pemetaan tantangan dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang termasuk dalam ekonomi biru. Pertama, Indonesia masih kesulitan memenuhi standar keberlanjutan di sektor biota laut, khususnya sektor perikanan tangkap dan akuakultur. Hal ini tercermin dari rendahnya nilai indeks keberlanjutan perikanan Indonesia pada Ocean Health Index ( OHI ). Secara khusus, skor Indonesia cukup rendah dalam beberapa indikator seperti pasokan pangan, mata pencaharian, dan perekonomian pesisir. Indeks Pasokan Pangan menghitung ketahanan pangan sumber daya laut suatu negara dengan menyeimbangkan eksploitasi dan ekologi. Indonesia mendapat skor 28 dan menduduki peringkat 175/220 negara dalam penilaian indeks ini. Di sisi lain, Indonesia juga menerima skor yang relatif rendah dalam pengelolaan keseimbangan antara perekonomian dan ekosistem pesisir, yang termasuk dalam ukuran perekonomian dan penghidupan pesisir. Total skor yang bisa diraih Indonesia untuk indeks ini hanya 70 dan menempatkan Indonesia di peringkat 175/220 negara. Hasil ini cukup rendah jika dibandingkan dengan potensi Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Kedua, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor kelautan non hayati. Tantangan ini disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi dan pandemi covid-19 yang membatasi profitabilitas sektor saat ini. Tantangan seperti konstruksi pelayaran, terputusnya rantai pasokan, keterbatasan operasional dan rendahnya produktivitas menjadi permasalahan yang muncul di sektor ini. Di sisi lain, sektor energi maritim Indonesia yang masih bergantung pada minyak dan gas juga dapat menimbulkan dampak eksternal yang negatif. Tantangan juga muncul dari sektor manufaktur yang dipengaruhi oleh perubahan selera konsumen, kualitas produk yang tidak kompetitif, dan rendahnya kemampuan menerapkan teknologi maju dalam produksi. Industri pariwisata juga menghadapi tantangan yang cukup serius dalam konteks lingkungan hidup, meskipun kontribusi ekonominya relatif besar. Masa depan ekosistem pendukung pariwisata terancam akibat eksploitasi berlebihan. Hal ini tercermin dari perubahan tutupan hutan, minimnya pengolahan air limbah, tingginya jumlah spesies yang terancam punah dan tindakan lainnya. Terakhir, sektor ekonomi biru menghadapi tantangan paling mendasar dalam perdagangan, transportasi, dan logistik maritim. Jarak penghubung antara jalur laut Barat dan Timur masih sangat jauh sehingga menyebabkan biaya logistik relatif tinggi. Salah satu dampaknya adalah lamanya masa tinggal akibat pembatasan sosial di berbagai pelabuhan. Akibatnya, perdagangan maritim Indonesia menjadi kurang bergairah dibandingkan sebelumnya. Dukungan pemerintah terhadap kebijakan ekonomi biru adalah sangat penting dalam upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, pelestarian lingkungan laut, dan pengembangan industri terkait, seperti pariwisata laut dan energi terbarukan. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan: 1) Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi biru yang berkelanjutan. Ini termasuk regulasi terkait penangkapan ikan, pengelolaan ekosistem laut, pengurangan limbah plastik laut, dan pencegahan pencemaran laut. 2) Investasi Infrastruktur: Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam infrastruktur yang mendukung ekonomi biru, seperti pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penanganan ikan yang modern. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi sektor perikanan dan perdagangan laut. 3) Riset dan Inovasi: Pemerintah dapat mendukung riset dan inovasi dalam sektor kelautan dan perikanan. Ini meliputi penelitian ilmiah tentang konservasi laut, teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan di laut. 4) Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan. Ini mencakup pelatihan dalam teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut. 5) Diplomasi Laut: Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong diplomasi laut yang berkelanjutan, termasuk dalam pembuatan perjanjian internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut bersama. 6) Promosi Pariwisata Laut: Jika pariwisata laut adalah bagian dari ekonomi biru, pemerintah dapat mempromosikannya dan menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan pariwisata laut yang bertanggung jawab. 7) Pengurangan Emisi Karbon: Kebijakan ekonomi biru dapat mencakup upaya untuk mengurangi emisi karbon di sektor perkapalan dan transportasi laut. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan teknologi transportasi laut yang lebih efisien. 8) Keamanan Maritim: Pemerintah dapat memastikan keamanan perairan laut, termasuk melalui patroli maritim dan perlindungan terhadap tindakan perompakan atau kejahatan lainnya di laut, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi biru. Dengan adanya dukungan pemerintah yang kuat, sektor ekonomi biru dapat berkembang secara berkelanjutan, menjaga lingkungan laut, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.