Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas ) KKP – 7 s.d 9 Desember 2023

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas bidang kelautan dan perikanan bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pemahaman stakeholder kelautan dan perikanan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ), Sekretariat Jenderal KKP mengadakan Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas ) KKP dengan tema Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan Bebasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045. Menteri Kelautan dan Perikanan – Sakti Wahyu Trenggono, mengajak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan lima kebijakan ekonomi biru. Tujuannya untuk mewariskan sumber daya kelautan kepada generasi penerus. Kepala Dinas dapat menindaklanjuti kebijakan lima ekonomi biru dari awal sampai akhir, itu tidak bisa berdiri sendiri, semua saling terkait. Menteri KP – Trenggono menyebutkan lima kebijakan ekonomi biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kebijakan pertama, dilakukan untuk melindungi ekosistem dan habitat penting agar dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan. Kebijakan kedua adalah Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota berdasarkan kuota penangkapan ikan, di enam zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Kebijakan keempat ditujukan untuk perlindungan kawasan dan pengalokasian ruang peningkatan kualitas kawasan pesisir melalui pembatasan pemanfaatan yang ekstratif dan juga sinergi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat. Terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan dengan target Laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040. Rakernas KKP dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, d iantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ( PPN )/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota.