FGD Penguatan Standardisasi Sektor Ekonomi Biru dalam Mendukung Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan – 5 Agustus 2026

Dalam rangka mendukung pengembangan standar pada sektor ekonomi biru sebagai salah satu sektor prioritas nasional yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan, serta memperkuat daya saing produk Indonesia dipasar global, diperlukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebutuhan jenis produk dan prioritas pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehubungan dengan hal tersebut Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar – Badan Standardisasi Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Standardisasi Sektor Ekonomi Biru dalam Mendukung Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan”. FGD ini diselenggarakan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi jenis produk serta prioritas pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan ini dihadiri oleh 37 perwakilan yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha/asosiasi, nelayan/pembudidaya, perguruan tinggi/lembaga riset, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Komite Teknis, serta internal BSN. Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN – Triningsih Herlinawati, saat membuka acara menyampaikan bahwa keberadaan SNI sangat krusial untuk mengatur produk, proses, maupun jasa yang mendukung berbagai subsektor ekonomi biru. Optimalisasi sektor ekonomi biru di Indonesia, seperti perikanan dan akuakultur, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, transportasi dan logistik laut, bioteknologi kelautan, manufaktur berbasis kelautan, hingga jasa lingkungan laut, perlu didukung dengan penerapan SNI. Hingga Juli 2026, BSN mencatat sebanyak 9.942 SNI aktif, di mana 2.987 di antaranya merupakan hasil adopsi identik dari ISO dan 85 SNI merupakan hasil modifikasi ISO. Khusus sektor ekonomi biru, saat ini telah tersedia sebanyak 10 SNI. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas – Mohamad Rahmat Mulianda, memaparkan arah kebijakan ekonomi biru nasional serta implikasinya terhadap pengembangan SNI. Ia menekankan pentingnya peran laut sebagai natural capital, source of innovation, coastal livelihood, dan business opportunity. Tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan tangkap Indonesia menghasilkan 7,85 juta ton, produksi akuakultur ikan mencapai 6,76 juta ton, serta rumput laut sebesar 11,65 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor perikanan mencapai USD 6,27 miliar, pertumbuhan PDB perikanan sebesar 4,95%, dan produksi garam mencapai 1,04 juta ton. Perspektif dari sisi industri dan riset juga menjadi fokus pembahasan dalam FGD ini. Sekretaris Eksekutif –  Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) – Anna Maria, menyampaikan pandangan industri terkait kebutuhan pengembangan SNI. Selain itu, perwakilan dari Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) – Romika, turut memaparkan identifikasi kebutuhan pengembangan standar berbasis riset. Melalui penyelenggaraan FGD ini, BSN berharap dapat memperoleh masukan komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SNI baru, revisi/kaji ulang SNI yang sudah ada, maupun adopsi standar internasional. Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi dasar pemetaan prioritas standardisasi, rekomendasi harmonisasi standar, serta masukan dalam penyusunan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).