FGD Program Pendampingan Bagi Pemerintah Daerah Untuk Mendorong Pergeseran Ekonomi Dari Sektor Ekstraktif Menuju Sektor-Sektor Yang Lebih Berkelanjutan – 1 Okt 2020

Berkenaan dengan pelaksanaan program pendampingan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pergeseran ekonomi dari sector ekstraktif menuju sektor-sektor yang lebih berkelanjutan di provinsi Riau, saat ini tahapan yang sedang dilaksanakan adalah survei dalam rangka pengambilan dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder.  Berkaitan dengan hal tersebut Center of Reform on Economics ( CORE ) Indonesia megadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Program Pendampingan Bagi Pemerintah Daerah Untuk Mendorong Pergeseran Ekonomi Dari Sektor Ekstraktif Menuju Sektor-Sektor Yang Lebih Berkelanjutan”.Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif sebagai sumber penerimaan dan pertumbuhan ekonomi masih cukup besar. Hal ini terefleksikan dari data yaitu sekitar 55 persen ekspor Indonesia berbentuk bahan mentah dari alam, seperti minyak dan gas serta beberapa komoditas unggulan seperti batubara, minyak sawit, tembaga, nikel dan alumunium. Padahal 2 (dua) dekade lalu 60 persen ekspor Indonesia didominasi oleh produk manufaktur. Setelah itu periode deindustrialisasi terjadi dan ketergantungan terhadap produk yang berasal dari sumber daya alam kembali terjadi di Indonesia. Demikian juga dengan provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia terutama di luar Pulau Jawa.Salah satu provinsi yang menggantungkan roda perekonomian terhadap hasil sumber daya alam adalah Provinsi Riau. Setidaknya lebih dari 50 persen perekonomian Riau ditopang oleh sektor-sektor yang berbasis atau yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya minyak bumi, batubara dan produk perkebunan terutama kelapa sawit. Meskipun industri pengelolahan juga memegang peranan penting terhadap perekonomian Riau, namun industri pengolahan tersebut umumnya masih berkaitan langsung dengan sektor ekstraktif seperti pengilangan minyak bumi maupun industri pengolahan minyak sawit.Ketergantungan perekonomian Riau terhadap sektor ekstraktif menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sangat rentan terhadap dinamika harga komoditas global, terutama komoditas minyak bumi dan kelapa sawit. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Riau yang mengikuti pergerakan harga komoditas minyak bumi dan minyak sawit. Sebagai ilustrasi, pada 2011, ketika harga rata-rata komoditas minyak bumi mencapai 104 USD/barel dan minyak sawit mencapai 1.193 USD/metrik per ton, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 5,01 persen. Sementara ketika harga minyak turun menjadi 50,75 USD/barel dan harga minyak sawit turun menjadi 663 USD/metrik per ton, pertumbuhan ekonomi Riau turun drastis menjadi hanya 0,22 persen.Dalam hal ini, diperlukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks upaya tersebut, diperlukan diversifikasi kegiatan ekonomi non-ekstraktif yang bernilai tambah tinggi dan tidak bergantung pada harga komoditas, sehingga mampu menjadi sumber peetumbuhan baru yang lebih berkelanjutan bagi ekonomi Riau.Berdasarkan latar belakang tersebut, sudah saatnya pemerintah provinsi serta kota dan kabupaten di Riau mulai lebih fokus di dalam mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi non-ekstraktif dalam segala aspek. Pengkajian sektor-sektor non ekstraktif, mekanisme pengembangan serta penguatan aparatur pemerintah dalam hal perencanaan dan pengalokasian anggaran pendukungnya harus lebih serius dilakukan. Atas dasar itu, CORE Indonesia berinisiatif mengadakan Focus Group Discussion dalam rangka menguatkan kerangka teoritis-konseptual atas kajian sektor-sektor unggulan non-ekstraktif di seluruh Kabupaten dan kota di Provinsi Riau.