Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian – 4 s.d 5 Maret 2021

Sehubungan dengan kegiatan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Iklim Usaha sector Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Agro mengadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Lingkup pengaturan dalam PP No. 28 ini meliputi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ( Neraca Komoditas dan Material Center ), Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan perizinan berusaha di Indonesia dilakukan berdasarkan resiko. Dampaknya rekomendasi yang selama ini wajib sebagai dasar penerbitan PI/PE diubah normanya menjadi “ jika diperlukan ”. Selain itu UUCK mengamanatkan pengendalian ekspor impor merupakan wewenang Menteri Perdagangan. Konsern K/L terkait dengan tusi untuk pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di sektor masing-masing yang selama ini dilakukan melalui rekomendasi akan dituangkan dalam Neraca Komoditas. Neraca Komoditas pada prinsipnya menguatkan kosern K/L agar lebih strategis dengan membuat usulan penetapan kebutuhan impor kepada Rakortas, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi penetapan kebutuhan ekspor/impor yang harus diterbitkan PE/PI nya oleh Kementerian Perdagangan. Latar Belakang dari aturan ini adalah kebijakan Pengendalian Ekspor-Impor antar K/L masih belum terintegrasi, belum ada acuan data yang sama mengenai jumlah kebutuhan impor/ ekspor, tidak adanya kepastian bagi Pelaku Usaha dan Industri, atas ketersediaan barang maupun bahan baku industry, perlu ada mekanisme dan sistem yang kredibel, transparan dan akuntabel dalam menetapkan Kebutuhan Impor/Ekspor. Pengaturan tentang pengendalian ekspor dan impor terdapat di beberapa PP Sektor, telah dilakukan sinkronisasi dan sesuai dengan semangat UU CK ( penyederhanaan, percepatan dan transparansi perizinan, serta kemudahan berusaha ). Sesuai hasil Rakortas Menteri ( 23 Januari 2020 ), bahwa penerbitan Perizinan Impor dan Ekspor didasarkan pada Neraca Komoditas, diatur di: PP NSPK, PP Perdagangan, dan PP Sektor teknis yang terkait komoditi impor/ ekspor. Neraca Komoditas, dibahas di Rakortas di Kemenko Perekonomian bersama semua K/L terkait. Masukan dari semua K/L Sektor teknis penetapan Rencana Kebutuhan Impor/ Ekspor. Pembahasan & keputusan di Rakortas penetapan Kebutuhan Impor/ Ekspor. Menjadi rujukan tunggal/ dasar Persetujuan Impor dan Persetujuan Ekspor di KemenDag. Neraca Komoditas meliputi data dan informasi yang memuat antara lain konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri, dalam kurun waktu tertentu, yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca Komoditas akan menetapkan Kebutuhan Impor/ Ekspor dan menjadi rujukan tunggal & dasar dari penerbitan Persetujuan Impor dan Ekspor yang berlaku secara nasional. Pengaturan lebih lanjut Neraca Komoditas akan dituangkan dalam Peraturan Presiden, dan diselesaikan oleh seluruh K/L terkait, dengan transisi penerapan dalam waktu 1 tahun. Penerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri. Dalam rangka penetapan neraca komoditas, kementerian/lembaga menyediakan data yang terkait dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung pada sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor. Dalam hal neraca komoditas sebagaimana yang telah tersedia, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku. Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.

Tinggalkan Balasan