Undangan Diseminasi Hasil Side Event Sidang Komite SPS – WTO ke 79 – 9 April 2021

Menindaklanjuti rangkaian pertemuan komite SPS yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 – 26 Maret 2021, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengadakan Diseminasi Hasil Side Event Sidang Komite SPS-WTO ke-79. Diseminasi ini dipimpin oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Kementerian Pertanian. Hal-hal yang dibicarakan dan perlu ditindaklanjuti dalam Sidang Komite SPS-WTO diantaranya : 

1.   Good Regulatory Practices

 Decision/ Keputusan

• Berkontribusi dalam implementasi perjanjian TBT WTO secara efektif sehingga menghindari hambatan teknis perdagangan
  • Prinsip dan prosedur GRP perlu diterapkan oleh setiap anggota dengan berkoordinasi internal dengan semua institusi dan stakeholder terkait.

 Rekomendasi : 

• Peningkatan koordinasi internal setiap anggota
  • Pelaksanaan RIA untuk setiap regulasi teknis yang ditetapkan  dan dipublikasikan

2.     Regulatory cooperation between members

Decision/ Keputusan

• Kerjasama antar anggota terkait regulatory system perlu ditingkatkan

Rekomendasi :

• Perlu dilanjutkan sesi sharing experience terkait topik tertentu

3.     Technical regulation

Rekomendasi:

• Untuk melakukan diskusi untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan wajib labelling untuk produk di setiap sektor

4.     Conformity Assessment Procedures

Decision/ Keputusan :

• Pemenuhan terhadap 5 artikel terkait prosedur penilaian kesesuaian dengan definisi dalam annex 1. 3 TBT WTO . Artikel 5 dan 6 terkait pemehuhan kewajiban bagi pemerintah pusat, dan 7,8,9 pemenuhan pemerintah local/darah, NGO dan Kerjasama internasional terkait saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian.

Rekomendasi :

• Melanjutkan sesi sharing experience
  • Inisiasi penyusunan panduan penilaian kesesuaian dengan memperhatikan resiko produk
  • Melakukan diskusi terkait risk assessment, pengawasan post market dan NQI

5.     Transparansi

Rekomendasi :

• Peningkatan fungsi enquiry point
  • Fasilitasi enquiry point untuk penggunaan eping di stakeholder (early warning system)
  • Peningkatan Koordinasi internal (contoh di Indonesia : Komnas dan KK)
  • Notifikasi (kelengkapan informasi, teks dlm bhs Inggris)
  • Penanganan tanggapan (publikasi tanggapan)
  • Notifikasi ke dua komite TBT dan SPS jika beririsan

6.     Standard

Decision/keputusan :

• Penggunaan standar internasional dalam regulasi teknis
  • Keterlibatan anggota dalam pengembangan standar internasional
  • Penyusunan satndar sesuai dengan code of good practice adoption of standard (annex 3 TBT WTO agreement)

 Rekomendasi : 

• Melakukan diskusi terkait penggunaan standar dalam regulasi teknis dan sharing best practice
• Inisiasi workshop peran gender dalam penyusunan standar

7. Technical Assistance

Rekomendasi

• Melanjutkan sesi sharing experience kegiatan technical assistance yg dilakukan oleh donor
  • Meminta sekretariat TBT untuk menyusun presentasi  feasibility dan challenge terkait pelaksanaan TA oleh anggota donor
  • Menyusun panduan penyiapan tanggapan thd regulasi teknis

8. Operation of TBT committee

Rekomendasi: 

• WTO funding untuk Least development countries hadir sebagai pembicara dalam thematic session
  • Perbaikan mekanisme e agenda dengan memasukkan statement STC dan disirkulasikan 15 hari sebelum meeting
  • Pembahasan terkait status STC (terselesaikan/belum terselesaikan)

Hasil Sidang Komite TBT WTO yang sudah berlangsung pada bulan Februari 2021 adalah sebagai berikut :

• Sidang Reguler Komite TBT WTO telah diselenggarakan pada tanggal 23 – 26 Februari 2021 secara hybrid
• Thematic Session membahas Ninth Triennial Review berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Anggota terkait implementasi TBT Agreement
• Formal Meeting Session membahas Specific Trade Concern (STC)yang diajukan oleh Anggota,
  • India – Plain Copier Paper Quality Order, 2020 (STC Raised by Indonesia)
  • UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (STC faced by Indonesia)
  • US, EU, Canada, Australia, dan New Zealand
• Meminta Indonesia untuk menotifikasi PP 31/2019 dan KMA 464,
• Memberikan penjelasan terkait ruang lingkup dan timeline pemberlakuan, persyaratan sertifikasi, pengemasan, pelabelan dan registrasi untuk masing-masing kategori produk, penjelasan mengenai MRA
• Permintaan untuk memberikan waktu transisi yang memadai sebelum peraturan ini benar-benar belaku. Selain itu, mereka juga meminta pertimbangan ulang terkait kewajiban informasi non-halal bagi produk yang tidak bersertifikasi halal.
• Tujuan implementasi produk halal adalah untuk perlindungan masyarakat muslim terkait integritas produk halal
• Indonesia telah menyediakan masa transisi dan penahapan yang cukup untuk setiap produk yang diatur dalam UU Jaminan Produk Halal;
• Indonesia terbuka terhadap kerjasama G to G dalam prosedur penilaian kesesuaian dan keberterimaan sertifikat produk halal dari luar Indonesia
• Indonesia telah menotifikasi rancangan PP tentang implementasi Jaminan Produk Halal yang akan mencabut PP No. 31/2019.

Cross Cutting Issues TBT & SPS

• TBT
• Tujuan utama: Jaminan kualitas dan keamanan produk serta perlindungan terhadap lingkungan
• Standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian
• Cakupan karakteristik produk seperti bentuk, ukuran, desain dan performance atau proses dan metode
• SPS
• Tujuan utama: Perlindungan kesehatan manusia, tanaman, hewan
• Menjamin keamanan produk pangan sebelum dikonsumsi manusia
• Mencegah penyebaran hama dan penyakit pada tanaman dan hewan
• Mengurangi resiko terhadap residu pestisida atau obat yang digunakan selama perkembangan hewan dan tumbuhan
• Mengurangi resiko kontaminan (logam berat), toksin atau penyakit pada makanan, minuman, dan pakan ternak.

Strategi Indonesia dalam menanggapi regulasi teknis negara lain :

• Optimalisasi fungsi Kelompok Kerja ( KK ) Komnas Hambatan Teknis Perdagangan terutama pada sector yang terkait pangan atau umum, khususnya antara BSN dengan Barantam Kementan.
• Pelibatan Stake holder seperti akademisi dalam pembahasan terkait teknis.
• Penguatan posisi Indonesia melalui pengumpulan database ilmiah serta kemungkinan diskusi ilmiah nasional dalam membahas isu actual.

Publikasi weekly news, rekapitulasi potensi hambatan teknis dari regulasi yang dinotifikasi.