Diberlakukannya Kembali Larangan Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan – Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan – Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan diberlakukannya kembali Larangan Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan. Sebelumnya, larangan penggunaan cantrang berlaku pada era Menteri KKP terdahulu – Susi Pudjiastuti dan sempat dicabut pada masa kepemimpinan Edhy Prabowo. Larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ( Permen KP ) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan – Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, salah satu janji lainnya yang ditunaikan, melarang alat penangkapan ikan yang tak mendukung ekologi di laut NKRI, salah satunya cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan – Sakti Wahyu Trenggono juga mengunggah gambar berisi penjelasan alat tangkapan ikan lain yang dilarang dalam Permen KP yang baru diundangkan tersebut.Beberapa di antaranya adalah jaring tarik seperti dogol, pair seine dan lampara. Kemudian jaring hela seperti pukat hela dasar berpalang dan pukat hela dasar dua kapal; jaring ikan berupa perangkap ikan peloncat; dan terakhir alat penangkap ikan lainnya seperti muro ami.Dalam penjelasan diberlakukannya kembali Larangan Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan dengan maksud agar antara ekologi dan ekonomi tidak untuk dipertentangkan, melainkan diatur sedemikian rupa agar keduanya berjalan beriringan. Saat mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Lamongan pada awal Mei, Trenggono memang sempat membahas penggunaan cantrang sebagai alat tangkap. Menurutnya, untuk mengentaskan persoalan ini perlu tahapan sebab berkaitan dengan mata pencaharian nelayan. Pihaknya saat itu menyampaikan tengah menggodok aturan penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan menyiapkan program untuk mendukung nelayan tetap produktif tanpa menggunakan alat tangkap yang lama. Kedepannya Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat jelas, yaitu Prinsip Ekonomi Biru. Artinya produktivitas untuk peningkatan kesejahteraan berjalan dan keberlanjutan ekosistem tetap harus dijaga. Jadi alat tangkap yang dipakai harus ramah lingkungan.

Tinggalkan Balasan