Rapat kelompok kerja TPB/SDGs Tujuan 14 ; Ekosistem Kelautan – 21 September 2021

Sesuai dengan amanat Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( TPB ), Tujuan 14. Ekosistem Lautan ( Goal 14. Life Below Water ) merupakan salah satu tujuan dalam TPB yang memiliki sasaran untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaanya, telah dilakukan pembaharuan atas Kelompok Kerja Tujuan 14 Ekosistem Lautan melalui Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas No. 65/D.III/07/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Tujuan 14. Ekosistem Lautan TPB Tahun 2021 -2024. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan Rapat kelompok kerja TPB/SDGs Tujuan 14; Ekosistem Kelautan. Wilayah Indonesia terdiri dari 70% perairan yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP ). Dengan terus bertumbuhnya produksi perikanan laut, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan yang berkelanjutan untuk memelihara kelestarian kelestarian sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu pendekatannya adalah melalui implementasi pengelolaan berbasis WPP. Tantangan masih datang baik dari hulu dan hilir termasuk tata Kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan berbagai strategi baik optimisasi kapasitas tangkapan baik dalam hal produktivitas dan kualitas tangkapan, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat integrasi rantai pasok, dan mekanisme ketertelusuran, meningkatkan kehandalan pengelolaan data stok dan langkah pengelolaan, dan melaksanakan tata Kelola perikanan yang inklusif di tingkat WPP, maupun daerah. Selanjutnya, hingga tahun 2020, Kawasan konservasi perairan laut telah mencapai 24,11 juta hektar atau sekitar 7,42% dari total perairan Indonesia. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan dan meningkatkan Kawasan konservasi perairan menjadi 32,5 juta hektar atau sekitar 10% dari total wilayah perairan Indonesia pada akhir tahun 2030. Dalam rangka mendapatkan manfaat yang optimal, maka meningkatkan kuantitas Kawasan konservasi perairan, perlu juga diperhatikan terkait upaya pengelolaan Kawasan konservasi perairan yang sudah terbentuk. Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan Kawasan konservasi perairan antara lain adalah isu efektivitas pengelolaan, sumber daya manusia, kapasitas manajemen, dan infrastruktur pendukungnya. Peran serta/partisipasi pemerintah daerah dan komunitas daerah setempat untuk menangani degradasi lingkungan, baik dari sisi pemanfaatan, polusi dan sampah laut juga diperlukan untuk memastikan Kesehatan ekosistem tetap terjaga. Sesuai dengan mekanisme koordinasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB ( Sustainable Development Goals/SDG ) 2030 yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya terkait pelaksanaan Tujuan 14. Ekosistem Lautan, telah dilakukan pembaharuan Kelompok Kerja Tujuan 14 melalui Keputusan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas No. 65/2021. Kelompok kerja ( Pojka ) ini sekaligus menjadi platform untuk melibatkan multipihak untuk mendukung dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Platform ini diharapkan mampu menjadi ruang yang efektif bagi semua pihak, baik publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk menyelesaikan akar masalah yang menghambat keberlanjutan pembangunan perikanan dan kelautan, serta mengawal implementasi pembangunan dalam rangka mewujudkan perikanan nasional yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut, dibutuhkan koordinasi dan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan pencapaian Tujuan 14 serta menyusun langkah tindaklanjut kegiatan Kelompok Kerja Tujuan 14. Diharapkan dari pertemuan ini bisa mendapatkan arahan terkait penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pencapaian Tujuan 14, serta pelaksanaan Konferensi SDG Tujuan 14. Rapat kelompok kerja ini di buka oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/BAPPENAS – Sri Yanti, dan dipandu oleh Luky Adrianto – FPIK Universitas IPB. Dalam pertemuan ini isu financing bisa dimulai dari melihat tiga sumber yang eksisting yaitu sumber daya yang tersedia melalui lembaga keuangan formal ( perbankan ) dan non bank ( BLU Perikanan dan Kelautan ). Bagaimana progressnya, sektor apa saja, dan apa hambatannya. Pembiayaan dari dan oleh komunitas ( koperasi, investasi perikanan berbasis komunitas, dll ). Inovasi pembiayaan digital. Setelah itu bisa dieksplorasi dan diidentifikasi kebutuhan pembiayaan dari bawah/komunitas, a.n (1) identifikasi modal produksi dan operasional bagi nelayan tangkap maupun budidaya, terutama nelayan atau pembudidaya kecil; (2) perluasan modal usaha pengolahan hasil perikanan; (3) pembiayaan infrastruktur kelautan/perikanan untuk menunjang operasi penangkapan ikan bagi nelayan dan pembudidaya ( kasus pemukiman nelayan pantai utara jawa akibat abrasi/banjir rob, dsb ). Tambahan: (4) pembiayaan bagi pengelolaan wisata pesisir berbasis komunitas. Terutama pengelolaan hasil dari kebijakan akses perhutanan sosial saat ini.

Tinggalkan Balasan