Rapat Hambatan Ekspor dan Impor Produk Ikan dan Palm Oil di Forum WTO – 18 Oktober 2021

Sehubungan dengan adanya isu hambatan perdagangan terkait ekspor dan impor yang terkait di bidang sanitary dan phytosanitary ( SPS ), Direktorat Perundingan Multilateral – Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengadakan Rapat terkait isu SPS perihal Hambatan Ekspor dan Impor Produk Ikan dan Palm Oil di Forum WTO. Latar belakang Surat Menteri Perdagangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan No. 568/M-DAG/SD/08/2021 perihal “ Potensi Hambatan Perdagangan Produk Perikanan untuk Tujuan Ekspor” tertanggal 2 Agustus 2021. Surat tersebut mendapatkan balasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.434/MENKP/VIII/2021 perihal “ Tanggapan Potensi Hambatan Perdagangan Produk Perikanan untuk Tujuan Ekspor “ terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11 tahun 2019” tertanggal 27 Agustus 2021. Pokok-pokok surat Mendag PERMEN KP No. 11 Tahun 2019 mencakup penetapan format baru Health Certificate ( HC ) importasi hasil perikanan yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2021. Terbitnya Permen berakibat adanya kendala impor bahan baku produk perikanan untuk tujuan ekspor, terutama yang berkaitan dengan negara Amerika Serikat, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru mengalami kendala terutama perihal pengisian format HC baru yang tidak sesuai dengan sistem di negara tersebut. Dampak Potensi kerugian Indonesia dengan adanya kendala tersebut adalah kerugian ekonomi ( gagal ekspor ), dan juga berdampak pada fasilitas GSP Amerika Serikat, bisa berpotensi PHK oleh Perusahaan jika gagal produksi. Harapan dari penyelesaian kendala tersebut adanya implementasi format baru HC tetap memperhatikan keamanan domestik dan selaras dengan semangat peningkatan ekspor produk bernilai tambah Indonesia. Surat balasan dari KKP menginformasikan bahwa Permen KP No. 11 tahun 2019 bertujuan untuk perlindungan sumberdaya perikanan dan masyarakat dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina ( HPIK ). HC mensyaratkan adanya deklarasi dan jaminan bebas dari hama dan penyakit ikan sebagaimana tercantum dalam World Organization for Animal Health ( OIE List Disease ) dan jaminan mutu dan keamanan Secara objektif dan prosedural, menurut KKP Indonesia sudah memenuhi ketentuan SPS –WTO dengan melihat secara  objektif keamanan pangan dan sumber daya untuk perlindungan kesehatan dan keamanan manusia, hewan dan tumbuhan. Peraturan HC yang baru juga sudah dinotifikasikan ke WTO. Pembelrlakuan HC yang baru juga sudah memberikan waktu yang cukup ( 60 hari ) untuk Members memberikan masukan. KKP telah melakukan sosialisasi dan komunikasi secara bilateral kepada negara-negara eksportir terkait format HC. Norwegia mengalami kendala untuk mengimplementasikan HC tersebut di dalam negerinya. Kendala dari negara mitra terkait pemberlakuan HC baru dimana  beberapa negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru mengalami kendala terutama perihal pengisian format HC baru yang tidak sesuai dengan sistem yang tersedia di negara-negara tersebut. Norwegia belum dapat menerima penggunaan HC tersebut dengan argumen bahwa eksportasi produk Salmon terkait persyaratan pengujian penyakit yang ditujukan untuk konsumsi manusia bukan untuk kesehatan hewan. Ketentuan WTO dalam pemberlakukan HC sesuai dengan SPS Sertifikat Kesehatan ( Health Certificate ) Hasil Perikanan ditujukan sebagai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Setiap negara berhak menerapkan persyaratan impor dalam rangka keamanan pangan dan sumber daya untuk perlindungan kesehatan dan keamanan manusia, hewan dan tumbuhan (Art. 2(1) Perjanjian SPS ). Syarat pemberlakuan NTMs adalah non-discriminatory, transparent, science-based; dan tidak lebih ketat dari aturan-aturan yang sudah ada untuk tingkat perlindungan dan keamanan. Kementerian Perdagangan mendukung implementasi regulasi impor untuk keamanan dan kesehatan manusia, namun juga tetap memperhatikan fasilitasi perdagangan yang selaras dengan semangat peningkatan ekspor produk bernilai tambah Indonesia. Terkait kendala impor yang disebabkan format Health Certificate, berdasarkan hasil rapat hari ini, Kementerian Perdagangan akan menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan perihal solusi yang dapat ditempuh.

Tinggalkan Balasan