Simulasi Sistem Terintegrasi/Single Submission Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan yang Termasuk dalam CITES dan Non CITES – 22 Oktober 2021

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor serta dalam rangka optimalisasi penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan mengadakan Simulasi Sistem Terintegrasi/Single Submission Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan yang Termasuk dalam CITES dan Non CITES. Dasar Kebijakan dari peraturan ini untuk mendukung upaya pelestarian Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar CITES dari ancaman kepunahan dan pemafaatan potensi ekonomi TASLI. Kebijakan sebelumnya Permendag No. 122 tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES dicabut dan digantikan dengan Permendag No. 19 tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai diberlakukan 228 hari terhitung sejak tanggal diundangkan ( 15 November 2021 ). Ketentuan Umum Permendag No. 19 tahun 2021 Eksportir wajib memiliki NIB. Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri, terdiri dari Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean, dimana setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 ( lima ) hari kerja. Eksportir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya. Dalam sambutannya, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor – Marthin menjelaskan bahwa proses perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor terdapat beberapa perubahan antara lain peran Sistem Indonesia National Single Window ( SINSW ) sebagai sistem integrasi perizinan berusaha antar Kementerian/Lembaga non kementerian. SINSW sebagai pintu masuk pengajuan permohonan perizinan berusaha dengan kementerian teknis sebagai pemroses perizinan berusaha dimaksud. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan – Asep Asmara, hadir secara daring memaparkan terkait kebijakan ekspor Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan ( TASLI ). Pokok perubahan Permendag No. 122 Tahun 2018 yang diatur dalam Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yakni terkait persyaratan Persetujuan Ekspor ( PE ) TASLI, semula SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ), menjadi SATS-LN dari KLHK untuk ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang termasuk dalam daftar CITES dan Non CITES atau SAJI-LN untuk ekspor ikan bersirip ( pisces ) yang termasuk dalam daftar CITES dan Non CITES. Hadir juga sebagai narasumber, Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai – R. Fadjar Donny, menjelaskan terkait tata laksana kepabeanan di bidang ekspor; serta perwakilan dari Lembaga Nasional Single Window ( LNSW ), Kementerian Keuangan, dan Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan, yang menjelaskan tentang sistem terintegrasi perizinan ekspor

Tinggalkan Balasan