Sosialisasi Tindak Lanjut Neraca Komoditas Tahap I – 17 Februari 2022

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Kebutuhan Industri ( RKI ) dan diterbitkannya Persetujuan Impor ( PI ) tahun 2022 pada Sistem Nasional Neraca Komoditas ( SNANK ), Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian mengadakan pertemuan secara virtual untuk membahas tindaklanjut dari NK tahap I.  Jenis dan pelaku impor hasil perikanan terdiri dari hasil perikanan sebagai bahan baku industri ( API-P ), dan hasil perikanan selain bahan baku industri ( API-U dan API-P ) yang masing-masing menjadi kewenangan Kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian dan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengajuan PI hasil perikanan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ( API-P ) harus menyertakan neraca komoditas yang disertai dengan surat pernyataan yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yag dibuktikan dengan Izin Usaha Industri ( IUI ) atau izin usaha lain yang sejenis.  Kewajiban importir adalah menyampaikan laporan pelaksanaan importir hasil perikanan setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem SINSW. Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, Post Border, Ditjen. Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen, PKTN Kemendag akan melakukan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika memang diperlukan. Penetapan Alokasi Impor berdasarkan Neraca Komoditas, dalam hal belum terdapat NK, maka alokasi impor berdasarkan data yang tersedia. Dalam hal data berbeda dengan Neraca Komoditas, maka diperlukan perubahan Neraca Komoditas. Perubahan NK dapat dilakukan dalam hal bencana alam, bencana non alam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya yang bisa mempengaruhi data perhitungan dan pasokan nasional. Yang tidak termasuk dalam kategori mempengaruhi data perhitungan dan pasokan nasional, yaitu negara asal, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan waktu pemasukan. Selanjutnya perubahan dalam NK dapat dilakukan secara mandiri oleh industri ( apabila sistem sudah dibuka ).

Tinggalkan Balasan