Seminar Penjaringan Masukan Visi RPJPN 2025 s.d 2045 – 20 Maret 2023

Kementerian PPN/Bappenas pada saat ini sedang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2025 – 2045 dengan Visi Negara Maritim Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ( UUD ) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, guna mengkatalisasi diskusi yang inovatif dan produktif dalam menjaring masukan terkait Visi dan Sasaran Jangka Panjang pada dokumen yang sedang disusun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan Seminar Penjaringan masukan Visi RPJPN 2025 – 2045 : Negara Maritim yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya menjaring masukan dari para stakeholders, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi. Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Menteri PPN/Kepala Bappenas –  Suharso Monoarfa dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan, yaitu dua per tiga dari total wilayah Indonesia, untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.  Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim. Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan. Kedua, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari. Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Menko Marves ) – Luhut B. Pandjaitan menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri maritim, hilirisasi sumber daya maritim khususnya baru 4%. Jadi, masih banyak yang bisa dikerjakan lebih lagi. Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ) yang menjadi jalur distribusi penting dan perdagangan internasional. Maritim bukan hanya satu sektor. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendekatan terestrial dan maritim secara terintegrasi. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan seluruh sumber dayanya secara berkelanjutan, dengan leading-sector yang berbasis kelautan.