Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI – 9 September 2020

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2020 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 24 Agustus 2020, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) dengan Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional ( GOPAN ), Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara ( MPN ), Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HSNI ), Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia ( APIKI ), dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia ( AP5I ).RDPU yang dilakukan secara offline dan secara virtual melalui aplikasi zoom diikuti oleh beberapa perwakilan Komisi VI DPR yang menangani dan terkait dengan 5 asosiasi tersebut. Ketua Umum AP5I – Budhi Wibowo dalam RDPU tersebut menjelaskan mengenai kondisi Unit Pengolahan Ikan saat ini. Pada awal pandemi Covid-19 terjadi ( bulan maret-April 2020 ) UPI mengalami masalah dalam transportasi/distribusi antar wilayah karena PSBB sehingga banyak produk perikanan yang sulit untuk terdistribusi. Namun saat ini sudah tidak ada kendala yang berarti dikarenakan PSBB mulai dilonggarkan. UPI anggota AP5I sampai saat masi tetap aktif melakukan proses produksi namun sebagian  omzetnya mengalami penurunan karena adanya penurunan permintaan pasar. Dengan terjadinya pandemi Covid-19, pasar untuk food service/HOREKA  ( Hotel, restaurant, kafe, catering ) turun sangat tajam, pada awal pandemi Covid-19 penurunan sangat besar sampai sekitar 80% dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Mulai bulan Juli 2020 sampai sekarang sedikit membaik penurunan sekitar 60% dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 ( pasar ekspor dan dalam negeri ). Terjadi perubahan terhadap cara pembelian konsumen, dimana pasar ritel ( jaringan supermarket ) cenderung stabil ( pasar ekspor dan dalam negeri ) namun penjualan online tumbuh dengan pesat  ( pasar dalam negeri ). Ketua Umum AP5I – Budhi Wibowo juga menjelaskan, sampai saat ini permasalahan yang terjadi di UPI adalah kekurangan bahan baku, rata-rata utilitasnya hanya sekitar 60%. Dengan  harga bahan baku di Indonesia yang lebih mahal dari negara pesaing ( misalkan India, vietnam, equador, dll ) membuat daya saing Indonesia menjadi lemah. Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah untuk upaya peningkatan supplai bahan baku dari sektor perikanan budidaya  dan perikanan tangkap. Dukungan pemerintah juga diperlukan dalam hal pengembangan infrastruktur pendukung pada sentra-sentra perikanan budidaya antara lain listrik, saluran irigasi dan jalan produksi dan pada sentra-sentra perikanan tangkap, antara lain listrik, pelabuhan perikanan, pabrik es, dll. Tentunya perlu juga dukungan penyederhanaan perijinan di sektor hulu ( tambak, kapal nelayan ) baik  itu perijinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga bantuan modal atau pinjaman lunak bagi ukm pembudidaya, maupun kelompok nelayan terutama yang menjadi binaan industri pengolahan perikanan.

Tinggalkan Balasan