FGD dengan BI dan Kementerian Keuangan – 17 Desember 2020

Pandemi covid-19 telah berdampak signifikan pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang berimbas ke dunia usaha. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya extraordinary untuk penanganan covid-19, perlindungan sosial bagi penduduk miskin serta dukungan pada dunia usaha agar tetap bertahan dimasa pandemi. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan bersama dengan BI, OJK dan LPS mengadakan Focus Group Discussion ( FGD ) dengan beberapa asosiasi terkait untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja, tantangan, dan persoalan yang dihadapi, serta pandangan dan masukan terkait kebijakan dukungan Pemerintah, BI, OJK, dan LPS pada dunia usaha yang efektif kedepannya.  Dengan terjadinya pandemi covid-19, aktivitas perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami tekanan sebagai konsekuensi dari langkah-langkah pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi. Konsumsi masyarakat mengalami penurunan tajam, sementara sisi supply juga mengalami pelemahan baik akibat penutupan sebagian besar aktivitas produksi maupun karena disrupsi rantai pasok ( supply chain ). Langkah-langkah penanganan pandemi covid-19 yag dilakukan untuk dunia usaha memerlukan langkah-langkah penyiapan database, indentifikasi target beneficiaries, desain mekanisme penyaluran serta regulasi dan administrasi baru. Dengan demikian, upaya penyesuaian dan re-kalibrasi program dukungan pada dunia usaha menjadi cukup krusial untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja ekonomi pada kuartal ke-3 2020 lebih didorong oleh sisi permintaan, khususnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan progres program perlindungan sosial yang cukup baik. Sementara itu, perbaikan kinerja sisi permintaan belum tampak diikuti oleh perbaikan disisi sector usaha ( supply ). Dalam FGD yang sifatnya granular dan terfokus pada isu-isu dan permasalahan yang lebih spesifik yag dihadapi pelaku-pelaku usaha dilapangan, diharapkan akan diperoleh ide, gagasan, masukan untuk rekalibrasi kebijakan baik dalam perspektif jangka pendek ( program-program di 2021 ) maupun jangka menengah panjang ( setelah 2022 ). Hal ini mempertimbangkan keberagaman proses pemulihan pada masing-masing sektor dan tantangan dan persoalan yang dihadapi; disrupsi pengadaan input ( supply ), pelemahan permintaan ( demand ) maupun terkait kondisi cashflow. Ide, gagasan dan masukan dari dunia usaha melalui asosiasi-asosiasi terkait yang dikumpulkan melalui FGD tersebut kemudian akan dilakukan telaahan terkait logic, effectifity, feasibility dan implementabilitynya. Selanjutnya, Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS akan mendesain kebijakannya; target, kriteria, mekanisme penyaluran, dan regulasi dan administrasinya. Ketua Umum AP5I – Budhi Wibowo memberikan presentasi dan masukan terkait kondisi industrii perikanan di masa pandemic covid-19 termasuk segala peluang dan kendala yang ada.

Tinggalkan Balasan