FGD Strategi Penguatan Jaringan Produksi dan Distribusi Komoditi Primer – 28 September 2021

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) – Pusat Riset Kewilayahan mengadakan Focus Group Disscussion ( FGD ) untuk memahami respon petambak dan pengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan yang berimplikasi negative pada akuakultur udang keberlanjutan di Jawa Timur. Penelitian tentang strategi penguatan produksi dan distribusi komoditas primer ( kelapa sawit, pala, tuna dan udang ) Indonesia ke pasar Uni Eropa ( UE ) merupakan bagian dari program Penelitian Riset Nasional ( PRN ), yang  bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran Indonesia dalam kancah global. Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat potensi komoditas primer Indonesia dalam mendapatkan akses ke pasar dunia serta posisi dari pasar UE sebagai trend setter dalam penciptaan regulasi atau lingkungan produksi dan distribusi bagi komoditas dari luar Kawasan regionalnya. Pemahaman simultan akan lingkungan produksi dan distribusi komoditas primer Indonesia serta tata aturan regional UE terkait perdagangan mutlak diperlukan. Penelitian tahun pertama di 2020, difokuskan untuk memahami proses harmonisasi peraturan antara regulasi UE yang dianggap sebagai hambatan perdagangan nontariff dengan peraturan produksi dan distribusi komoditas primer Indonesia. Pendekatan teoritis tentang adanya pandangan binary terhadap dampak dari peraturan hambatan perdagangan nontariff tampak tidak dalam konteks yang dikotomis namun secara siklis bergerak dari respon yang kontestatif menuju sinergis. Pergerakan ini disinyalir bergantung pada negoisasi aktor sektoral komoditas dengan entitas UE yang terkait. Konteks negoisasi ini muncul karena hambatan perdagangan nontariff dalam konteks UE lahir dari proses yang komplek gerakan political consumerism masyarakat Eropa yang masuk ke dalam proses pengambilan keputusan supranasional UE. Hasil penelitian untuk komoditas udang menunjukan bahwa para pelaku ekonomi maupun nonekonomi pada rantai pasok memiliki kecenderungan patuh ( mengarah kepada harmonisasi ) kepada NTM yang diterapkan oleh UE. Secara garis besar NTM komoditas udang bermuatan dua isu utama yaitu lingkungan wilayah produksi dan keamanan pangan. Sebagian besar NTM yang diberlakukan pada komoditas udang merupakan hambatan yang terkait dengan SPS. NTM juga melahirkan berbagai standar dan sertifikasi baik yang secara wajib dibawah pengawasan oleh pemerintah melalui BKIPM maupun sukarela melalui pihak ketiga, yang diterapkan oleh para pelaku ekonomi guna menjaga daya saing dan meningkatkan akses produk ke pasar UE. Hasil temuan penelitian lapangan di Jawa Timur mengonfirmasi permasalahan yang masih terjadi baik disisi produksi, distribusi maupun konsumsi. Dari sisi produksi, permasalahan kualitas lingkungan tambak dan juga alih guna lahan masih menjadi persoalan penting bagi upaya mewujudkan akuakultur berkelanjutan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, relokasi tambak dan pabrik pengolahan udang terjadi diwilayah Sidoarjo, Gresik dan Lamongan sebagai sentra produksi udang Jawa Timur. Berkaitan dengan hal itu, karateristik petambak dan lahan untuk pertambakan di Jawa Timur yang masih bersifat tradisional dan semi-intensif tentu menjadi persoalan ketika menyertakan isu lingkungan hidup dan keamanan pangan dalam proses ekonominya. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan upaya pemerintah mengembangkan sentra produksi udang dibeberapa wilayah Indonesia, khususnya di luar Jawa seperti Lampung dengan tambak intensifnya. Meski demikian, bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya pada program sentralisasi komoditas udang ini dilakukan serta bagaimana dampak program tersebut pada jaringan tata Kelola yang sudah terbentuk sebelumnya tentu harus diperhatikan agar manfaat ekonomi maupun sosial yang diperoleh bisa lebih besar. Selain itu, dari sisi distribusi dan konsumsi, dalam penelitian lapangan dijumpai adanya peran pihak ketiga dengan jaringan internasional sebagai perwakilan konsumen ( buyer ) dalam melaksanakan quality assurance pada industri pengolahan udang yang ada di Gresik. Pihak ketiga tersebut secara khusus dipekerjakan oleh konsumen untuk memastikan kualitas udang yang diproduksi sesuai standar yang diterapkan di pasar. Sementara itu, para petambak banyak yang beralih pada pertanian tanaman pangan dan buah harga jual udang yang cukup rendah ditingkat tengkulak. Perbedaan harga jual dipasar ikan jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual yang ditawarkan oleh tengkulak di level desa meski produk mereka mampu diserap oleh pasar yang tersegmentasi industri pengolahan udang, restaurant/warung dan individu rumah tangga. Hal ini menggambarkan bagaimana actor intermediatery turut berperan dalam tata Kelola udang di Indonesia khususnya pada sisi distribusi. Dalam FGD ini beberapa asosiasi terkait seperti Shrimp Club Indonesia ( SCI ), Minapolitan, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak ( GPMT ), dan AP5I yang diwakili oleh Budhi Wibowo – Ketua Umum AP5I diminta memberikan masukan untuk bisa memahami peran asosiasi ( produsen udang, industri pengolahan udang, dan perusahaan pakan udang ) dalam rangka mengatasi hambatan perdagangan nontariff komoditas udang Indonesia dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta bisa memahami posisi asosiasi dalam upaya pemerintah meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi udang nasional melalui program sentralisasi produksi udang.

Tinggalkan Balasan