Rapat Koordinasi Tata Kelola Logistik Produk Kelautan dan Perikanan – 29 s.d 30 November 2021

Dalam rangka mendukung tata kelola logistik produk kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan Rapat Koordinasi terkait Tata Kelola Logistik Produk Kelautan dan Perikanan. Saat ini pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap belum sepenuhnya memperhatikan maximum sustainable yield. Produktivitas Kelautan dan Perikanan belum optimal karena didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional. Pemanfaatan lahan budidaya juga belum optimal karena belum terintegrasi dengan tata ruang laut dan darat ( RTRW dan RZWP3K ). Untuk itu perlu ditingkatkan peningkatan industri pengolahan berbasis perikanan, kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, perbaikan rantai suplai hulu hilir yang efisien, penguatan daya saing UPI, penerapan standarisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, dan tentunya yang terpenting penguatan sistem logistik ikan. Logistik di Indonesia penting karena 24% biaya produksi adalah biaya logistik. Sekitar 8-9% karena aktivitas dilakukan secara maritim ( dengan asumsi 70-75% perdagangan Indonesia lewat laut) dimana 4-5 % adalah akibat kegiatan shipping; 3-4 % adalah porsi kegiatan kepelabuhanan. Sekitar 12-13% ada di angkutan darat dan inventori ( asal dan tujuan ). Sekitar 4-5% muncul untuk komponen fasilitasi perdagangan ( perijinan, kepabeanan, keamanan, dan lainnya ). Agar terjadi kesinambungan antara penyediaan fasilitas logistic dan sentra produksi bahan baku dan unit pengolahan ikan maka dilakukan pemetaan dan pemantauan pasokan & ketersediaan ikan di sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi, sentra pengumpulan dan sentra distribusi dalam menjaga kebutuhan bahan baku industri serta konsumsi masyarakat. Kemudian perlu dilakukan juga skema untuk menyerap ikan dari nelayan/pembudidaya guna menstabilkan harga ikan di tingkat local. Melaksanakan optimalisasi Sistem Resi Gudang ( SRG ) pada coldstorage yang telah ditunjuk KKP. Kemudian dilakukan penataan distribusi untuk memperbaiki rantai pasok hasil perikanan melalui konsolidasi muatan di sentra pengumpulan serta fasilitasi perluasan akses pasar domestik dan/atau tujuan ekspor baru. Untuk mewujudkan itu semua maka perlu dilakukan koordinasi dengan K/L, perwakilan maskapai, perwakilan shipping line, KAI, agen cargo, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait lainnya untuk efisiensi distribusi hasil perikanan

Tinggalkan Balasan