Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi SLIN – 2 September 2022

Dalam rangka penataan rantai pasok hasil kelautan dan perikanan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 tahun 2021 tentang Sistim Logistik Ikan Nasional ( SLIN ). Pelaksanaan SLIN tersebut membutuhkan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan terkait nantinya akan dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi SLIN untuk mendapatkan masukan terkait draft Hasil Indentifikasi Isu Strategis Logistik ikan menurut Penggerak Utama Sistem Logistik Ikan Nasional. SLIN merupakan pelaksanaan dari Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 26/2012. SLIN merupakan sistem manajemen rantai pasokan hasil perikanan, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan. Melalui pengembangan SLIN, diharapkan ikan hasil tangkapan nelayan/pembudidaya dapat ditampung dan diserap pasar dengan baik, kepentingan konsumsi domestik langsung maupun ketersediaan bahan baku industri pengolahan domestik maupun untuk kegiatan ekspor. Sehingga ketersediaan dan pasokan ikan ke pasar domestik dan ekspor dan bahan baku bagi industri pengolahan tercukupi, tertelusur, berkualitas dan berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor. Dengan demikian, pengembangan SLIN sangat strategis dalam peningkatan daya saing ekonomi dan upaya penguatan kedaulatan pangan ikan. SLIN akan berkontribusi positif terhadap pembinaan mutu ikan, mengurangi biaya paska produksi dan meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri serta mengurangi impor ikan bahan baku industri pengolahan. Namun demikian, pelaksanaan SLIN berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ( Permen KP ) No. 58 tahun 2021 belum optimal. Hal ini salah satunya disebabkan pelaksanaan substansi SLIN membutuhkan peran serta yang terkait dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, dukungan sektor privat maupun masukan dari akademisi. Dengan kata lain, diperlukan pengaturan dan/atau harmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi yang melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan sesuai dengan tujuan dikembangkannya SLIN. Tujuan dari rakor ini adalah untuk memetakan isu dan permasalahan strategis SLIN yang bersifat lintas pemangku kepentingan baik itu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Sektor Privat. Dihasilkan perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan harmonisasi peraturan perundanga-undangan yang terkait dengan SLIN. Hasil identifikasi awal isu dan permasalahan strategis SLIN dikelompokan berdasarkan penggerak utama ( key driver ) yaitu Komoditas Penggerak, Regulasi, Peraturan, dan Perundangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Infrastruktur Logistik, Sumberdaya Manusia, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik.

Tinggalkan Balasan