Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit dan Rekomendasi DG Sante – 18 Juni 2020

Sehubungan dengan surat dari Director for Health and Food Audits and Analysis of Directorate General for Health and Food Safety ( DG Sante ) tanggal 19 Mei 2020 tentang Draft Report Hasil Audit dan Rekomendasi terhadap Pelaksanaan Audit Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Indonesia tanggal 3 – 12 Maret 2020, maka perlu dilakukan pembahasan untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, terutama terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tahap hulu, yaitu sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik ( CPIB ) di kapal dan supplier, serta Sertikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik ( CBIB ). Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan rapat secara virtual melalui aplikasi zoom. Audit DG Sante di Indoensia berlangsung dari tanggal audit  2 – 13 Maret 2020 dengan tim audit Mr. Miguel Mendes dan Ms. Asa Bergquist.  Lokasi yang dipilih untuk dikunjungi DG Sante adalah Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Lampung. Tanggal 15 mei 2020 hasil kunjungan audit di Indonesia di informasikan melalui Surat Director for Health and Food Audits and Analysis of Directorate General for Health and Food safety ( DG SANTE ) kepada Kedutaan UE di Indonesia ( Vincent Piket ). Tanggal 19 mei 2020 Surat kedutaan UE di Indonesia kepada Kepala Badan KIPM ( penyampaian surat DG SANTE ) terkait Hasil Audit dan Rekomendasi. Ada 10 Rekomendasi yang di infokan untuk bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh BKIPM terkait hasil dari kunjungan DG Sante tersebut. Batas waktu penyampaian Plan of Action ( PoA ) maksimal 25 hari kerja tertanggal 25 Juni 2020. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya :

  1. Otoritas Kompeten harus mengadopsi standar untuk menjamin bahwa standar UE diterapkan oleh seluruh rantai produksi terhadap produk yang akan diekspor ke UE, sesuai dengan Regulasi 852/2004, artikel 5, yaitu wajib menerapkan sistem HACCP, dan diterapkan secara efektif.
  2. Otoritas Kompeten harus mengadopsi standar untuk menjamin bahwa kapal pembeku yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor UE, tempat penyimpanan ikan ( palka ) harus dilengkapi dengan alat pencatat suhu, sesuai dengan peraturan UE ( EC ) 853/2004 ( Bab I, Bagian VIII, Lampiran III, poin I (C) (2) Dan peraturan tsb harus diterapkan.
  3. Otoritas Kompeten harus melakukan revisi dan menerapkan prosedur, untuk memastikan bahwa seluruh kapal dan UPI yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE memenuhi persyaratan UE dan mampu dijamin, sesuai regulasi UE No. 2017/625 Pasal 127 ( 3 ) ( e ) ( I ) dan No. 2019/625 Pasal 5 ( 2 ) ( a ).
  4. Otoritas Kompeten harus menerapkan pengendalian terhadap kapal penangkap dan kapal pembeku yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE, agar persyaratan UE 2019/627 article 67( b ) terpenuhi dan dipatuhi.
  5. Otoritas Kompeten harus menjamin bahwa pengendalian dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksi terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE, agar persyaratan UE 2019/627 article 67( b ) terpenuhi dan dipatuhi.

Dengan rekomendasi yang dikeluarkan DG Sante yang perlu ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh BKIPM, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dari Pemerintah sebagai Otoritas Kompeten ( Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Budidaya ) terkait  Regulasi, Implementasi dan Sertifikasi. Tentunya perlu didukung dan Kerjasama penuh dengan  Pelaku Usaha, Unit Pengolahan Ikan, Kapal, dan Pembudidaya agar rekomendasi tersebut bisa di tindaklanjuti dan ekspor produk perikanan Indonesia berjalan baik dan lancar.

Tinggalkan Balasan