Rakor Dukungan Jasa Transportasi Dalam Distribusi Pangan di Era Tatanan Baru – 22 Juni 2020

Penyebaran covid-19 telah menghadirkan tingkat pembatasan yang menyebabkan permasalahan distribusi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga-harga bahan pokok. Dalam menyeimbangkan rantai pasok pangan dan menjaga rute perdagangan tetap beroperasional, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Asisten Deputi Agribisnis – Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian mengadakan rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi zoom. Rapat koordinasi ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Agribisnis – Yuli Sri Wilanti, yang diikuti sekitar 57 orang peserta dari beberapa Kementerian terkait diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan juga BUMN dan asosiasi terkait diantaranya AP5I. Pandemi covid-19 berpotensi menimbulkan gangguan pada produksi dan distribusi produk pangan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam laporan “ Early Warning Early Action Report on Food Security and Agriculture ” FAO memberi peringatan tentang potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi covid-19 dan kekeringan. Covid-19 memberi ancaman pada perekonomian indonesia dari sisi konsumsi dan sisi dunia usaha. Tentunya Ketahanan Pangan ditentukan oleh aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau ( PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ). Kebijakan pemerintah Menjaga ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta keterjangkauan ( stabilitas ) harga pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir termasuk penyesuaian protokol berproduksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Hal inilah yang saat ini menjadi fokus Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, bagaimana suatu komoditi atau produk tersebut bisa sampai ke masyarakat atau konsumen yang membutuhkan di kala pandemi covid-19 ini. Saat pandemi covid-19 terjadi, pasar mengalami perubahan dimana penjualan secara online dan juga ritel mengalami kenaikan. Namun meningkatnya transaksi onilne/platform digital tidak diimbangi dengan penyediaan sarana logistik terutama untuk komoditi/produk yang bersifat mudah rusak seperti sayur, ikan, produk frozen, dll. Perlu di tindaklanjuti mengenai keterjangkauan untuk logistik komoditi/produk tersebut,  bagaimana akses ke lokasi-lokasi masyarakat atau konsumen. Kemenko Perekonomian telah menginisiasi kebijakan Orkes Rantai Pasok Pangan dengan melibatkan seluruh stakeholder system pangan nasional ( Kementerian, Pemda, BUMN, Swasta, Asosiasi dan Petani ). Perlu dilakukan Kerjasama dengan kementerian terkait, pihak penyedia logistik, pihak swasta sehingga kedepannya bisa melakukan pengiriman sampai door to door sehingga komoditi/produk yang mudah rusak bisa terdistribusi, terkirim dan terserap ke masyarakat atau konsumen secara menyeluruh.

Tinggalkan Balasan