Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional – 26 Juni 2020

Dalam rangka koordinasi kelompok kerja peningkatan produksi industri udang nasional, Kementeriann Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional melalui virtual dengan zoom. Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim – Safri Burhanuddin yang menekankan perlunya koordinasi antara kementerian terkait mengenai rencana peningkatan produksi industri udang nasional yang telah ditetapkan dalam amanat Presiden & RPJMN 2020-2024. Perlu dilakukan koordinasi yang menyeluruh terkait lokasi yang akan dikembangkan untuk tambak udang, kepemilikan tanah yang akan dijadikan tambak, irigasi yang disiapkan, infrastruktur mencakup kesiapan penyediaan jalan dan listrik, penyediaan coldstorage untuk pasca panen dan juga pengelolaan limbah dari tambak udang tersebut.  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya – Slamet Soebijakto dalam presentasinya mengatakan saat ini KKP sudah menentukan 5 lokasi yang akan dijadikan daerah untuk pengembangan tambak udang. Lima lokasi tersebut adalah Aceh Timur, Lampung, Sukamara, Buol, dan Cianjur. Diharapkan dari pengembangan lima lokasi tersebut target produksi udang 2020 – 2024 bisa tercapai. Dengan target kawasan budidaya udang 2020-2024 diharapkan bisa menghasilkan produksi/Kawasan 1.500 ton/tahun. Sehingga diperlukan 860 kawasan atau sekitar 100.000 hektar lahan tambak sampai 2024. Sedangkan Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP menjelaskan megenai ijin-ijin yang diperlukan tambak yang harus memenuhi 21 ijin, karena itu diharapkan kedepannya ada penyederhanaan perizinan tambak untuk mendukung program pengembangan produksi udang ini. Adapun usulan penyederhanaan perizinan dan langkah ke depan :

  1. Perlu pembentukan pokja daerah yang sudah memiliki MoU dengan KKP dan pokja daerah disupervisi oleh KKP, KLHK dan Kemenko Marves
  2. Khusus Perhutanan Sosial, maka pokja daerah disupervisi oleh KKP, KLHK dan ATR/BPN serta Kemenko Marves
  3. SIUP (Perikanan dan Perdagangan), ijin pipa bawah laut, TDP, IPPT dan NIB semuanya menyatu dalam OSS yang dibantu oleh pokja daerah (Dinas PTSP)
  4. Daerah yang menjadi lokus pilot proyek nasional, wajib menyertakan atau mendukung kesiapan RPJMD, RTRW dan KLHS kawasan tambak (termasuk penggunaan air)
  5. KKP mempersiapkan Kartu Kusuka (NIK) untuk menjawab keperluan BPJS, wajib lapor tenaga kerja dan sekaligus insentif lainnya (akses permodalan dan asuransi)
  6. KLHK perlu dilibatkan dalam membangun IPAL komunitas serta menyediakan ijin komunitas untuk IPLC dan SPPL

Kemenko Marves melalui pokja nasional memastikan keterlibatan ESDM dan PUPR dalam membangun instalasi listrik dan irigasi serta jalan.

Tinggalkan Balasan