Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 051 Tahun 2020 – 7 Juli 2020

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 051 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Imporsetelah Melalui Kawasan Pabean ( Post Border ), Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mengadakan Sosialisasi mengenai aturan tersebut secara virtual melalui zoom.  Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengatakan bahwa latar belakang dikeluarkannya PermendagNo. 51 tahun 2020 ini mengikuti arahan Presiden untuk menyederhanakan tata niaga ekspor dan impor melalui paket Kebijakan Ekonomi XV Pengurangan lartas Impor dari 48.3% menjadi 20.8% melalui pergeseran pengawasan impor dari border ke post border. Permendag No. 51 tahun 2020 merupakan pengganti dari Permendag No. 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean ( Post Border ). Permendag No. 51 tahun 2020 akan Berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan 28 Mei 2020 ( 25 Agustus 2020 ). Dijelaskan oleh Direktur Tertib Niaga, Ditjen PKTN Kemendag Sihard Pohan, Permendag 28 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme pencantuman Self Declaration (SD) tanpa sanksi banyak tidak dipatuhi pelaku usaha sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dan pengawasan. Untuk itu perlunya mekanisme pemeriksaan yang lebih komperhensif untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean ( Post Border ). Hal ini tentunya untuk mengetahui kebutuhan untuk pemeriksaan atas realisasi impor. Di Permendag No. 51 sudah ada kewajiban bagi importir untuk mencantumkan nomor dan tanggal Persetujuan Impor ( PI ) dan/atau Laporan Surveyor ( LS ) dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ). Kewajiban bagi importir untuk mencantumkan jumlah/volume barang dalam PIB sesuai dengan satuan ukuran sebagaimana tercantum dalam PI. Ada 18 komoditi yang diatur kewajiban pencantuman PI dan/atau LS serta volume sesuai satuan PI dalam Dokumen PIB ( Permendag 51 ), salah satunya adalah Komoditi Hasil Perikanan melalui Permendag Post Border – Permendag No. 64 Tahun 2019. Sedangkan Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menjelaskan bahwa prinsip kebijakan Post Border untuk memperlancar arus barang, dan mempermudah penggunaan barang, dengan tetap memenuhi dokumen perizinan, pengawasan oleh K/L penerbit perizinan. Untuk kewajiban pencantuman data pada PIB ( PI/LS ), Jumlah atau Volume ( impor barang ) di Permendag 51  ada di Nomor dan Tanggal PI/LS ( kolom 19 dan kolom 33 ), Jumlah atau Volume Impor Barang ( kolom 35 ). Narasumber lainnya Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Hermiana menginformasikan INSW adalah sebagai penyedia sistem dalam implementasi dan mendukung K/L untuk melaksanakan kebijakan pergeseran pengawasan tata niaga impor dari border ke post border.  Dalam hal ini INSW telah menyiapkan teknis mekanisme implementasi pergeseran tata niaga impor dari border ke post border pada sistem INSW, serta menyiapkan sistem aplikasi yang memungkinkan penyampaian data notifikasi realisasi barang impor yang pengawasannya di geser ke post border kepada K/L. Diharapkan dengan pemberlakuan Permendag No. 51 tahun 2020 ini dapat meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, tanpa mengurangi pengawasan dan perizinan impor.

Tinggalkan Balasan