Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Komnas SPS – 23 Juli 2020

Menindaklanjuti hasil Rapat Pembentukan Komite Nasional SPS yang telah di selenggrakan oleh Badan Karantina Pertanian pada tanggal 14 Juli 2020 serta masukan dari kementerian/Lembaga dan asosiasi yang masuk dalam Keanggotann Komnas SPS, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Komnas SPS secara virtual zoom.   Peran Karantina Pertanian berdasarkan UU No.21/2019 : KARANTINA H-I-T, Bagian dari Sistem Perlindungan  SDA Hayati: kesehatan dan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; juga pengawasan dan pengendalian  PRG, SDG, A H, JAI/IAS, TS Langka -TS Liar. Indonesia menjadi anggota WTO pada Januari 1995 (25 Tahun), diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 1994. Tujuan WTO :

  • Mendorong pertumbuhan arus barang dan jasa antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif (subsidi/ bantuan ekspor, aturan-aturan teknis/non teknis yang menghambat ekspor negara lain, dll).
  • Memfasilitasi perundingan perdagangan antar negara anggota dengan menyediakan forum-forum perundingan yang permanen, membantu penyelesaian sengketa perdagangan di antara anggota dan mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan di masing-masing negara anggota.
  • Membantu Negara Berkembang dan Belum Berkembang untuk memperoleh kesempatan yang sama juga bantuan pengembangan kapasitas.

Prinsip-prinsip Sistem Perdagangan Multilateral :

  • MFN (Most Favoured Nations); perlakuan yang sama untuk semua mitra dagang
  • Non Diskriminasi: Ketentuan untuk negara mitra dagang (exim) juga diterapkan di tingkat domestik (National Treatment/Perlakuan Nasional)
  • Transparansi: kebijakan/rancangan ketentuan/ peraturan terkait perdagangan dinotifikasi ke seluruh negara anggota

SPS merupakan salah satu NTMs yang paling banyak diterapkan untuk komoditas pertanian-perikanan-pangan (segar-olahan-siap saji) yang banyak di ekspor dan impor dari suatu negara. Kemampuan Indonesia untuk menembus pasar negara tujuan utama ekspor sangat tergantung pada kemampuan Indonesia untuk comply dengan kebijakan SPS. Isu yang paling banyak dihadapi oleh eksportir Indonesia terkait dengan persyaratan SPS negara mitra dagang adalah NTMs yang menyulitkan dan menjadi hambatan. Kemampuan Indonesia untuk importasi bahan baku untuk ekspor. Untuk memperkuat posisi Indonesia, atas inisiatif Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan KemenTan membentuk Komite Nasional Sanitari dan Fitosanitari yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian dan Asosiasi terkait. Selanjutnya draft mengenai pembentukan Komite Nasional Sanitari dan Fitosanitari yang akan menjadi Keputusan Menteri Pertanian disusun berdasarkan masukan Kementerian dan Asosiasi terkait.

Tinggalkan Balasan