Workshop Kontaminasi Covid-19 pada Produk Perikanan – 25 Agustus 2021

Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian kontaminasi covid-19 pada hasil perikanan, BKIPM berencana menjadikan BUSKIPM sebagai laboratorium yang mampu melakukan pengujian kontaminasi covid-19 pada hasil perikanan. Sebagai persiapan maka Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan Workshop secara virtual dengan materi antara lain: histori, patogenitas, dan pendekatan diagnosa serta karakterisktik molekuler, dan dinamika pengujian terkait covid-19 untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para peserta kegiatan ini. Adapun tema yang diangkat dalam Workshop tersebut “ Kontaminasi Covid-19 pada Produk Perikanan, Apakah jejak Covid-19 ( viral remnant ) masih berpotensi risiko infective bagi manusia ”.  Guna memastikan keamanan produk perikanan di tengah pandemi covid-19, UPI perlu melakukan penerapan protokol kesehatan covid-19 secara ketat. Selain mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap Unit Pengolah Ikan ( UPI ) di tengah pandemi, BKIPM juga menyampaikan surat pemberitahuan kepada UPI terkait pelaksanaan protokol pengendalian covid-19 dalam kegiatan produksi. Hal ini disampaikan Kepala Badan Karantina Ikan , Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ( BKIPM ) – Rina. Peluang ekspor besar, tetapi Indonesia tersandung lonjakan kasus temuan kontaminasi virus korona tipe baru pada produk dan kemasan ikan. Per 9 Agustus 2021, tercatat 37 kasus temuan kontaminasi virus penyebab covid-19 itu pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia yang diekspor ke China. Temuan jejak covid-19 pada produk dan kemasan ikan itu melonjak seiring kasus covid-19 di Indonesia yang belum terkendali. BKIPM mengimbau UPI untuk menerapkan protokol kesehatan melalui desinfeksi sarana-prasarana ruang porses secara rutin dan pemeriksaan kesehatan pada setiap personil yang bekerja di ruang proses. Para pekerja di ruang proses juga diwajibkan untuk melakukan physical distancing menggunakan masker sejak dari rumah, mengganti masker secara berkala, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan melakukan disinfektan secara berkala. Agar tak terjadi penumpukan pekerja dalam satu ruangan, perusahaan juga diminta mengatur jadwal kerja. Tak kalah penting, perusahaan juga diminta menyediakan suplemen penunjang kesehatan bagi setiap pekerjanya. Intinya BKIPM terus berupaya agar produk yang diekspor benar-benar aman dan terjamin mutunya. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia triwulan II Thn 2021 tumbuh 7.07% dibandingkan triwulan II Th 2020 termasuk didalamnya sector perikanan yang mengalami pertumbuhan signifikan. Terdapat peningkatan volume ekspor ( 7.17% ) pada Semester 1 Tahun 2021 dibandingkan Semester 1 Tahun 2020. Terjadi penurunan jumlah HC ( 8% ) dan nilai ekspor ( 2.4% ) pada Semester 1 Tahun 2021 dibandingkan Semester 1 Tahun 2020. BKIPM saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap UPI yang telah memiliki Nomor Registrasi, membekukan 94 UPI dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis China. Salah satu yang menjadi fokus adalah ekspor produk perikanan Indonesia ke China dimana dalam pembahasan format HC dengan GACC sebagai competen authorithy di China, dilakukan penambahan klausul “ bahwa setiap produk telah dijamin bebas covid-19 melalui proses pengujian covid-19 ”, hal ini mulai diberlakukan 2 Februari 2021. Setelah tanggal 3 Desember 2020, seluruh produk yang diekspor ke China telah menerapkan protokol kesehatan hulu hilir. Produk yang diproduksi sebelum tanggal 3 Desember 2020 tidak diijikan untuk diekspor ke China. Apabila terdapat 1 UPI yang mendapatkan notifikasi adanya temuan paparan covid-19 pada ekspor hasil perikanan setelah tanggal 3 Desember 2020 maka pihak GACC akan melakukan inspeksi terhadap 1 UPI yang ternotifikasi dan 2 UPI lain yang ditunjuk secara acak oleh GACC. Saat ini BKIPM sedang melakukan evaluasi terhadap 563 UPI yang telah memiliki nomor registrasi dan telah disampaikan kepada GACC. Sebanyak 35 UPI diusulkan ke GACC untuk dicabut nomor registrasi karena sudah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh China. Hasil perikanan yang dapat diekspor ke China harus telah dinyatakan bebas covid-19 baik dalam kemasan dan produk serta berasal dari UPI yang telah konsisten menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid-19. Pengujian covid-19 terhadap pekerja proses produksi hulu-hilir dilakukan setiap 2 minggu sekali dan didokumentasikan. GACC meminta agar BKIPM dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 533 UPI bernomor regitrasi China dalam penerapan protokol kesehatan pengendalian Covid-19 dan jaminan keamanan hasil perikanan. Hasil evaluasi ini dilaporkan kepada pihak GACC pada akhir bulan Juli 2021.

Tinggalkan Balasan